PKN - Demokrasi di Indonesia

Tanya:
Demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut dari jaman Demokrasi terpimpin, Demokrasi masa orde lama, demokrasi masa orde baru (demokrasi Pancasila), dan demokrasi masa reformasi, coba anda deskripsikan bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa kemasa tersebut....

Jawab:1
Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja. Pada bulan 5 Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Presiden Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden.

Soekarno juga membubarkan Konstituante yang ditugasi untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, dan sebaliknya menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dengan semboyan "Kembali ke UUD' 45". Soekarno memperkuat tangan Angkatan Bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting.

PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa PKI mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara nasionalisme, agama Islam dan Komunisme yang dinamakan NASAKOM.

Era "Demokrasi Terpimpin", yaitu kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.

Pelajaran dari kegagalan Majlis Konstituante, kegagalan G.30 S PKI, kejatuhan orde Baru dan kegamangan reformasi adalah bahwa sebenarnya bangsa ini menginginkan konsistensi pada semangat proklamasi 45. Bung Karno membungkam demokrasi liberal dengan Dekrit 5 Juli 1959 untuk kembali kepada semangat 45. Sayang, karena terlalu lama duduk dalam kursi kepresidenan, Bung Karno terlena sehingga menerima jabatan Presiden Seumur Hidup (feodal), dan mengubah semangat 45 menjadi Demokrasi Terpimpin dan Nasakom.

Puncak dari penyimpangan itu adalah tragedi Gerakan 30 September PKI yang sekaligus memaksa Presiden Pertama RI turun dari kursi kepresidenan. Perilaku yang menyimpang dari fitrah proklamasi 45 biasa disebut sebagai orde lama.Suharto tampil dalam panggung sejarah me¬nyelamatkan negara dan bangsa, dengan semangat kembali ke Panca Sila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Karena orde Suharto mengkoreksi Orde lama, maka periode Presiden Suharto disebut Orde Baru.

Kehadiran Pak Harto sungguh dielu-elukan rakyat, tetapi sayang, beliau juga terlena hingga duduk di kursi kepresiden selama tujuh periode, dan kesalahan orde lama terulang, yaitu semangat Panca Sila dan UUD 45 dikalahkan oleh kekuasaan (feodal). Demokrasi yang diberi label Pancasila (Demokrasi Pancasila) mengubah demokrasi menjadi rekayasa demokrasi. Masa jabatan yang terlalu lama akhirnya diakhiri secara paksa oleh gerakan reformasi, Presiden Suharto meletakan jabatan ketika usia kabinet terakhir yang dibentuknya belum berusia seratus hari.

Krisis Jati Diri Era reformasi ditandai dengan semangat perubahan, mengubah paradigma orde baru dengan paradigma lebih baru yaitu reformasi, bukan revolusi. Dalam praktek semangat reformasi overload, sehingga perubahan yang mestinya dilakukan secara hati-hati dan sistematis berubah menjadi semangat menggusur semua hal yang berbau Suharto.

Dalam era reformasi hampir tidak ditemui seorangpun politikus besar yang berkapasitas negarawan, karena pada masa kepemimpinan Presiden Suharto yang berlangsung selama 30 tahun, setiap kali muncul tokoh yang berbakat negarawan, pasti tidak diberi kesempatan muncul ke panggung politik karena dipandang sebagai ancaman kemapanan. Tanpa panduan seorang negarawan yang berpandangan jauh, kebebasan selama era reformasi berubah menjadi anarki, anarki sosial, anarki politik dan anarki konstitusi.

Amandemen demi amandemen tidak berhasil memperbaiki tatanan kenegaraan, UU dan Tap MPR yang dikeluarkan oleh legislatif tidak memadai untuk menjadi panduan nasional, arah bangsa menjadi tidak jelas, kepemimpinan nasional cepat sekali berganti-ganti , hutang negara meningkat luar biasa, separatisme dan konflik horizontal terjadi dimana-mana, dan ketika negara lain sudah berhasil keluar dari krisis, Indonesia semakin terpuruk dalam berbagai krisis.

Perilaku anarkis yang meluas di hampir semua lapisan masyarakat mengindikasikan bahwa bangsa ini sedang mengidap krisis jati diri. Kembali ke Fitrah Jatidiri Proklamasi 45 Sebagaimana terjadi pada tahun 1959 dimana Bung Karno mengembalikan bangsa ini dalam panduan Panca Sila UUD 45 melalui Dekrit 5 Juli, dan pada tahun 1967 Pak Harto mengumandangkan semangat kembali kepada Panca Sila dan UUD 45 secara murni dan konsekwen, semangat ingin kembali ke fitrah prok¬lamasi 45 kembali muncul di tengah hiruk-pikuk reformasi sekarang ini.

Otokritik yang harus kita lakukan ialah bahwa setiap kali pihak yang sedang berkuasa digugat melakukan suatu penyimpangan, tak lama setelah yang menggugat menduduki kursi kekuasaan, ia sudah melakukan hal yang sama dengan pendahulunya. Semua Presiden kita diturunkan sebagai pecundang oleh MPR.

Lembaga tertinggi negara ini dalam kurun waktu tiga dasawarsa secara berturut-turut telah mengeluarkan TAP yang secara emosionil menjatuhkan Presiden Pertama, menjatuhkan Presiden Kedua, secara emosional menolak LPJ Presiden ke tiga, secara emosional mengangkat Presiden ke empat dan hanya berselang tahun secara emosional memecat Presiden yang baru diangkatnya. Akibatnya kini bangsa ini gamang menghadapi masa depan. Legislatif yang terlalu berkuasa (feodal) tak kalah mengerikannya dibanding dengan kefeodalan eksekutif.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi yang diberi tugas mengkoreksi produk-produk legislatif dapat dipandang sebagai kesadaran untuk kembali kepada fitrah proklamasi 45, yakni memikirkan secara jernih masa depan bangsa tanpa dibebani kepentingan golongan dan individu, seperti yang dilakukan oleh faunding fathers negara kita pada tahun 1945.

Pada Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998. Gerakan mahasiswa dan Rakyat pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya . Pergantian dilanjutkan ke Habibie, K H. Abdurrahman Wahid, Megawati, dan pada saat terakhir ini masa kepemimpinan Soesila Bambang Yudhoyono, pemerintahan diuji kembali.
Tanggapan


Jawab 2 :
Demokrasi Terpimpin

Berawal dari proses demokrasi terpimpin yang berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno. Pada masa ini demokrasi di Indonesia sangat mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Sistem demokrasi ini dianggap dapat mengatasi semua yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia dan kepemimpinan berada hanya pada satu tangan saja yaitu presiden. Dalam masa ini, Presiden Soekarno menetapkan konstitusi dibawah dekrit presiden. Hal ini diberlakukan oleh Presiden Soekarno dikarenakan kegagalan konstituante pada masa sebelumnya justru membawa Indonesia kekehancuran. Oleh karena itulah undang-undang sementara 1950 tidak diberlakukan dan diganti kembali dengan UUD 1945. Pada awalnya system demokrasi terpimpin ini memberikan dampak yang baik bagi rakyat Indonesia karena dapat menyelamatkan Negara dari kehancuran, akan tetapi system demokrasi terpimpin ini pun memiliki dampak negatif, seiring berjalannya system demokrasi ini banyak terjadi penyimpangan yang sudah diterapkan oleh UUD 1945, sehingga kekuasaan sepenuhnya berada ditangan presiden, bahkan mprs pun tunduk kepada presiden.

Demokrasi Orde Lama atau parlementer :

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Orde lama atau demokrasi parlementer ini diwarnai dengan pertentangan oleh parlementer kepada kinerja cabinet. Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Demokrasi Orde Baru

Pada zaman demokrasi order baru, system pelaksanaanya didominasi oleh presiden sehingga pemungutan suara pun terbatas karena kurangnya peranan partai politik. Pada masa ini, tidak ada yang berani mengemukakan pendapat atau demonstrasi untuk protes terhadap system kepemimpinan karena kekuasaan presiden yang mutlak.

Demokrasi Reformasi
Era Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie. Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswadi berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.Berbeda dengan Demokrasi Orde baru, pelaksaan demokrasi reformasi mengalami banyak perubahan yang drastis dimana munculnya demonstrasi diseluruh lapisan masyarakat. Memang pada era reformasi, kekuasaan presiden tidak mutlak dan mulai berkembangnya partai-partai politik peranannya mulai besar.
Tanggapan


Jawab 3 :
Demokrasi di indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan "manusia jawa" yang berusia 1,7 juta tahun yang lalu. Periode sejarah indonesia dapat dibagi menjadi lima era: Era Prakolonial, munculnya kerajaan-kerajaan Hindu - budha serta Islam di Jawa dan Sumatera yang terutama mengandalkan perdagangan; Era Kolonial, masuknya orang-orang Eropa(terutama Belanda) yang menginginkan rempah - rempah mengakibatkan penjajahan oleh Belanda selama sekitar 3,5 abad antara awal abad ke 17 hingga pertengahan abas ke 20; Era Kemerdekaan Awal, pasca - proklamasi kemerdekaan 1945 sampai jatuhnya soekarno (1966); Era Orde baru, 32 tahun masa pemerintahan Soeharto (1966 - 1998 ); serta Era Reformasi yang berlangsung sampai sekarang.

Sejak merdeka, Indonesia telah mempraktekkan beberapa sistem politik pemerintahan atas nama demokrasi, dari, oleh dan untuk rakyat.

1. Tahun 1945-1959; Demokrasi Parlementer, dengan ciri;
Dominasi partai politik di DPR
Kabinet silih berganti dalamwaktu singkat
Demokrasi Parlementer ini berakhir dengan Dekrit Presiden 1959.

2. Tahun 1959-1965; Demokrasi Terpimpin, dengan ciri-ciri:
Dominasi presiden, yang membubarkan DR hasil Pemilu 1955, menggantikannya dnegan DPR-GR yang diangkat oleh Presiden, juga diangkat presiden seumur hidup oleh anggota parlemen yang diangkat presiden itu.
Terbatasnya peran partai politik
Berkembangnya pengaruh komunis
Munculnya ideologi Nasional, Agama, Komunis (NASAKOM)
Meluasnya peranan militer sebagai unsur sosial politik
Demokrasi terpimpin berakhir dengan pemberontakan PKI September 1965.

3. Tahun 1965-1998; Demokrasi Pancasila; dengan ciri-ciri:
Demokrasi berketuhanan
Demokrasi yang berkemanusiaan yang adil dan beradab
Demokrasi bagi persatuan Indonesia
Demokrasi yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Demokrasi berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Kita tidak menafikan betapa indah susunan kata berkaitan dengan Demokrasi Pancasila, tetapi pada tataran praksis sebagaimana yang kita lihat dan rasakan:
• Mengabaikan eksistensi dan peran Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana tidak merasa dikontrol oleh Tuhan. Para pemimpin, terutama presiden tabu untuk dikritik, apalagi dipersalahkan. Ini bermakna menempatkan dirinya dalam posisi Tuhan yang selalu harus dimuliakan dan dilaksanakan segala titahnya serta memegang kekuasaan yang absolut
• Tidak manusiawi, tidak adil dan tidak beradab, dengan fakta eksistensi nyawa, darah, harkat dan martabat manusia lebih rendah dari nilai-nilai kebendaan.
• Tidak ada keadilan hukum, ekonomi, politik dan penegakan HAM.
• Pemilu rutin lima tahuna, tetapi sekedar ritual demokrasi. Dimana dalam prakteknya diberlakukan sistem Kepartaian Hegemonik, yakni pemilu diikuti oleh beberapa partai politik, tetapi yang harus dimenagkan, dengan menempuh berbagai cara,intimidasi, teror, ancaman danuanga, hanya satu partai politik.

Kala itu dikenal politik massa mengambang, yakni eksistensi dan kiprah partai politik hanya sampai di tingkat kabupaten/kota. Tetapi dipihak lain dengan pongah, arogan dan brutal partai hegemonik dihidupkan sampai ke pelosok-pelosok desa.

Periode ini berakhir dengan tumbangnya rezim orde baru di bawah komando jenderal besar Soeharto.

4. Tahun 1998- sekarang, orde reformasi dengan ciri-ciri enam agenda:
• Amandemen UUD 1945
• Penghapusan peran ganda (multifungsi) TNI
• Penegakan supremasi hukum dengan indikator mengadili mantan Presiden Soeharto atas kejahatan politik, ekonomi dan kejahatan atas kemanusiaan.
• Melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya
• Penegakan budaya demokrasi yang anti feodalisme dan kekerasan
• Penolakan sisa-sisa Orde Lama dan Orde Baru dalam pemerintaha
Tanggapan


Jawab 4 :
Pendeskripsian saya mengenai Perkembangan demokrasi selama 4 masa peralihan Pemerintahan di Idonesia secara singkat adalah :

Demokrasi adalah: bentuk dari upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan suatu Negara.

Indonesia adalah salah satu Negara yang menerapkan system demokrasi dalam pemerintahannya.

Pasca kemerdekaan 1945 ada 4 masa peralihan demokrasi yang dialami oleh pemerintahan Republik Indonesia.

bentuk2 peralihan demokrasi tersebut adalah :

1. Demokrasi Perlementer 1945 - 1959. Kehidupan politik di Indonesia masa Demokrasi Parlementer ditandai dengan kekuasaan yang berat di parlemen. Pemerintahan tidak stabil. Terlalu sering bergantinya yang bertugas melaksanakan pemerintahan Negara. Pembangunan tidak mengalami kesinambungan, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara. Sedangkan kekuasaan Pemerintah dilaksanakan oleh partai di Parlemen

2. Demokrasi Terpimpin / Demokrasi Orde Lama 1959 – 1965. Demokrasi Terpimpin berlaku dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno. Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden.

3. Demokrasi Orde Baru / Demokrasi Pancasila 1966 – 1998. Demokrasi Orde Baru menandai berakhirnya masa pemerintah Orde Lama dengan penerapan demokrasi terpimpinnya. Pemerintahan Orde Baru yang disingkat menjadi ORBA menerapkan bentuk demokrasi Terpimpin dengan sebuah demokrasi Pancasila. Disebut Demokrasi Pancasila karena di bangun berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong dan bersumber pada pola pikir dan tata nilai sosial budaya Indonesia. Berharap demokrasi Pancasila akan membawa suasana demokrasi yang lebih baik di Indonesia dengan penerapan Trias Politicayaitu melakukan pemisahan kekuasaan antara Lembaga Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif,,tetapi kenyataan dalam pelaksanaan pemerintahan lagi2 sistem pemerintahan mengikuti cara demokrasi terpimpin dimana kedudukan Presiden lebih tinggi dari semua kedudukan lembaga kenegaraanDominasi Militer terasa kuat di dalam pemerintahan. Demokrasi yang sesungguhnya terpasung dan berada dalam kendali. Jelas terlihat dengan berkuasanya kepala Negara sampai dengan 7 periode pemerintahan.

4. Demokrasi Era Reformasi 1998 – Hingga kini. Lahir dari kesadaran berpolitik masyarakat yang lebih baik, Demokrasi Reformasi membawa kejatuhan pemerintahan ORBA yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Perbedaan mencolok dalam masa Demokrasi Reformasi adalah :

- Mengalirnya arus Politik yang sangat cepat. Ditandai dengan pergantian 4 Presiden Republik Indonesia dalam kurun waktu 6 tahun. Hal ini cukup mencengangkan mengingat dari tahun 1942 sd 1948 Indonesia hanya mengenal 2 Presiden saja

- Menjamurnya Partai2 baru.

- Pemilu yg diikuti banyak partai.

- Pilpres dan Pilkada secara Langsung

- Kebebasan Pers dalam pemberitaan maupun dalam peliputan langsung.

Demikianpun, perkembangan demokrasi di Era Reformasi masih dalam tahap uji. Kebebasan berdemokrasi saat ini memungkinkan orang2 yang tidak ahli dalam bidangnya turut andil dalam menjalankan pemerintahan.

Dibutuhkan jiwa-jiwa patriotik untuk memimpin bangsa ini. Bukan sekedar orang yang memikirkan kepentingan partainya.

Jika Pemerintahan yang dilaksanakan tidak menggunakan acuan kontinuitas untuk melangsungkan pemerintahan sebelumnya, pembangunan di Indonesia tidak akan bisa dilakukan secara cepat dan maksimal. Yang berarti hanya akan menghabiskan uang rakyat untuk kepentingan kelompok dan golongan . Hal ini berarti menghambat pembangunan.

Presiden yang memerintah saat ini menanggung pekerjaan rumah para pendahulu-pendahulunya. Tidak cukup Negara ini dirubah lewat satu malam. Perlu kepercayaan dan kerjasama dari rakyat Indonesia untuk merubah Republik Indonesia ini…

Keputusan, kembali kepada rakyat Indonesia sendiri….untuk mau atau tidak berubah menjadi bangsa yang lebih baik dimata bangsa lain.


Jawab 5 :
Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

DemokrasiPancasila
Prinsip-prinsip demokrasi pancasila adalah sebagai berikut :

1. Kedaulatan di tangan rakyat
2. Pengakuan dan perlindungan terhadap thd HAM
3. Pemerintahan berdasarkan hukum (konstitusi)
4. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
5. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah
6. Adanya parpol dan orsospol (organisasi sosial politik)
7. Pemilu yang demokrasi


Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak masa orla, orba dan reformasi.
Secara umum terbagi dalam tiga periode utama, yaitu :

* Orde lama (1945-1965)

Sistem pemerintahan demikrasi terpimpin yang bersifat otoriter, yang menimbulkan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 45, antara lain :

1. Penyimpangan ideologis, yakni konsepsi Pancasila berubah jadi konsepsi NASAKOM
2. Pelaksanaan demokrasi terpimpin cenderung bergeser menjadi pemusatan kekuasaan pada presiden dengan wewenang yang melebihi yang ditentukan UUD 45.
3. MPRS melalui Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963, mengangkat Ir. Sukarno sebagai presiden seumur hidup.
4. Pada 1960, DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan yang diajukan pemerintah tidak disetujui DPR lalu dibentuk DPRGR
5. Hak budget DPR pada 1960 tidak berjalan karena pemerintah tidak mengajukan RUU APBN untuk mendapat persetujuan DPR
6. Pimpinan MPRS/DPRS (lembaga tertinggi dan tinggi negara) menjadi menteri yang artinya dibawah presiden.
7. Berubahnya kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif menjadi Poros Jakarta-Peking
8. Indonesia keluar dari keanggotaannya di PBB


Prinsip-prinsip daar demokrasi terpimpin adalah :

1. Tiap orang diwajibkan untuk berbakti pada kepentingan umum, masyarakat, bangsa dan negara
2. Tiap orang berhak mendapat penghidupan yang layak dalam masyarakat, bangsa dan negara

Demokrasi terpimpin menempatkan Sukarno sebagai pusat kekuasaan sehingga terjadi absolutisme dan tidak ada cheks and balance dari legislatif terhadap eksekutif.

B. PELAKSANAAN DEMOKRASI TERPIMPIN

Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno.

Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Sukarno.

Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden.

Tugas Demokrasi terpimpin :

Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak setabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer/Liberal menjadi lebih mantap/stabil.

Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer/Liberal. Hal ini disebabkan karena :

Pada masa Demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara.Sedangkan kekuasaan Pemerintah dilaksanakan oleh partai.

Dampaknya: Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden).

Pelaksanaan masa Demokrasi Terpimpin :

Kebebasan partai dibatasi. Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.Pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan UUD 1945.

Dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain MPRS,DPAS, DPRGR dan Front Nasional.

Demokrasi Orde Baru /Pancasila

Pengalaman akan alpanya kestabilan politik akibat konflik politik/ideologi, integrasi nasional, dan pembangunan nasional, mengakibatkan rezim Orde Baru untuk melakukan reaksi dan koreksi terhadap periode sebelumnya. Untuk merealisasikan hal ini rezim Orde Baru menerapkan kebijaksanaan ganda, pertama, melakukan stabilisasi dan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan. Kedua, melakukan penataan politik dengan harapan terbentuknya suatu sistem politik yang kondusif bagi pilihan kebijaksanaan ekonomi. Dengan demikian, arah penataan politik yang dilakukan pada periode awal pemerintahan rezim Orde Baru adalah menyederhanakan struktur kepartaian, baik dari segi jumlah, pola dukungan, basis massa, maupun aliran serta ideologi yang dianut bagi partai-partai, namun yang terjadi selanjutnya adalah konflik politik nasional yang terjadi sebelumnya berpindah kedalam partai politik, dari empat fungsi partai politik ditemukan bahwa dua fungsi dapat dikatakan berhasil dilaksanakan secara efektif yaitu : fungsi rekrutmen politik serta sarana pengatur konflik, sedangkan 4 fungsi lainnya tergolong gagal dilaksanakan oleh organisasi ini meliputi : fungsi sosialisasi politik dan komunikasi politik. Fungsi yang berhasil dan fungsi yang gagal tersebut di atas secara cukup signifikan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal organisasi. Dan yang terakhir, kebijakan politik fusi pada akhirnya menjadi sarana rezim Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya.

Demokrasi masa Reformasi

Demokrasi pada masa reformasi,lebih terbuka dimana setiap warga Negara bisa mengungkapkan pendapat dan pers, di berikan keleluasaan dalam mengakses setiap informasi,sehingga tercipta chek and balance antara masyarakat dan pemerintah,sehingga dalam tata kelola pemerintahan tidak berjalan di atas satu kekeusaaan saja,dimana pada masa reformasi,peran dan fungsi militer tidak lagi dominan tidak seperti pada masa orde baru dimana militer di gunakan sebagai alat kekusaan dalam melaksanakan setiap kebijakan yang di ambil oleh pemerintah untuk menciptakan stabilitas di masyarakat,akan tetapi pada masa transisi reformasi demokrasi lebih terbuka, sehingga peran militer jauh berkurang dimana peran dan fungsi militer di kembalikan sebagai alat pertahanan dan keamanan sesuai dengan funginya.sehingga social socaite lebih di tumbuhkan atau fungsi masyarakat sipil dalam mengontrol jalannya pemerintahan lebih di kedepankan,seperti proses pemilu yang berlangsung secara demokrastis dimana pemilihan presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh masyarakat pasca lengsernya Soeharto,dan proses demokrasi pun berjalan dalam setiap pemilihan kepala daerah sehingga masyarakat sipil lebih mempunyai peran yang dominan di bandingkan pada masa ORDE BARU….ini mencerminkan makin dewasanya atau dengan kata lain masyarakat memahami akan haknya dalam menentukan jalannya roda pemerintahan,sekaligus sebagai pemangku yg memberikan mandate kepada setiap kepala pemerintahan yg di pilih secara langsung.


jawab 6 :
-->

Demokrasi terpimpin

Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja.

Pada bulan 5 Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Presiden Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden. Soekarno juga membubarkan Konstituante yang ditugasi untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, dan sebaliknya menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dengan semboyan "Kembali ke UUD' 45". Soekarno memperkuat tangan Angkatan Bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting.

Demokrasi Masa Orde Lama :
a. Demokrasi Liberal ( 1945 - 1959)
adalah sistem politik yang melindungi secara konstutional. hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.
29 Agustus 1945 Soekarno di Lantik sebagai Presiden RI yang pertaman.
Bersamaan dengan itu dibentuk juga KNIP yang bertugas sebagai membantu tugas presiden.
PAda masa ini terjadi pemberontakan PRRI, Permsesta, yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Konstitusi tidak berhasil menciptakan UUD sehinggan Negara dalam keadaan darurat. Untuk itu dikeluarkanlah Dekrit Presidel 5 Juli 1959.
Hal ini Menandakan Bahwa sistem Liberal tidak berhasil di terapkan untuk Indonesia karena tidak sesuai dengan Pandangan dan Kebribadian bangsa Indonesia.
b. Demokrasi Terpimpin ( 1959 - 1966 )
Dengan dikeluarkan dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka digantilah Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin. Pada SIstem demokrasi ini dikuasai olh 3 sistem politik yang besar yaitu SOekarno, PKI, dan Angkatan Darat.
Dalam Sistem demokrasi ini jika tidak terjadi mufakat dalam legislatif maka permasalahan itu di serahkan kepada Presiden sebagai pemimpin besar revolusi untuk dapat diputuskan dalam hal anggota DPR tidak mencapai mufakat. Jadi Intinya Rakyat ataupun Wakil rakyat tidak mempunyai peran penting dalam sistem demokrasi ini.
Pemerintahan Orde Lama runtuh setelah terjadinya pemberontakan G30SPKI pada tahun 1965 dengan diikuti krisis ekonomi yang cukup parah hingga dikeluarkanya Supersemar.

Demokrasi Masa Orde Baru
Orde Baru, merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa soekarno (orde lama) dengan masa soeharto. Sebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan PKI.
Orde Baru lahir sebagai upaya untuk : Mengkoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa orde lama, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa dan negara, melaksanakan pancasila dan UUD 45 dan menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional.
Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Lama :
a. Awalnya demokrasi di Indonesia menunjukan kemajuan
b. Perkembngannya, kehidupan demokrasi di Indonesia tidak berbeda dengan masa demokrasi terpimpin
c. Untuk menjalankan Demokrasi Pancasila makan Indonesia memutuskan untuk menganut sistem pemerintahan berdasarkan Trias Politika (dimana terdapat tiga pemisahaan kekuasaan di pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif) tetapi itupun tidak diperhatikan/diabaikan.

pada era reformasi

demokrasi dikenal dengan Era Pasca Soeharto atau Era Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie.
Contoh-Contoh Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada era Reformasi:
Melaksanakan kampanye terbuka pada tahun 2009, Semua golongan bisa menjadi caleg, Demonstrasi atau unjuk rasa diperbolehkan, Pemilihan kepala daerah secara langsung, Kebebasan pers.


Jawab 7 :
Demokrasi



adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Pada intinya, yang banyaklah yang menang dan yang banyak dianggap sebagai suatu kebenaran.



Demokrasi di Indonesia

Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, UUD 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami masa Demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan PDI-P sebagai pemenang Pemilu.

Sejarah Perjalanan Demokrasi di Indonesia

A. Demokrasi Parlementer (1945 – 1959)

Kehidupan politik di Indonesia masa Demokrasi Parlementer ditandai dengan kekuasaan yang berat di parlemen (legislative heavy) sehingga mengakibatkan pemerintah tidak stabil. Akibat berikutnya program pemerintah tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan karena sering bergantinya yang bertugas melaksanakan pemerintahan.

B. Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)

Demokrasi terpimpin lahir sebagai reaksi dari keburukan praktek Demokrasi Parlementer. Keburukan praktek Demokrasi Parlementer memberikan keinsyafan, kesadaran, dan keyakinan yang kemudian mendorong lahirnya Demokrasi Terpimpin. Secara konsepsional demokrasi terpimpin berupaya mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Demokrasi terpimpin dalam praktek sebenarnya yang terjadi adalah demokrasi yang dipimpin oleh Pemimpin Besar Revolusioner, yaitu Ir. Soekarno (sebagai Presiden).

C. Demokrasi Pancasila (Era Orde Baru) (1966 – 1998)

1) Demokrasi Pancasila bersumber pada pola pikir dan tata nilai sosial budaya Indonesia dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial

2) Demokrasi Pancasila tidak bertentangan dengan prinsip Demokrasi Konstitusional

3) Demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong-royong

D. Demokrasi Langsung Era Orde Reformasi (1998 – saat ini)

1) Perbedaan terletak pada aturan pelaksanaan dan praktek penyelenggaraan negara

2) Perubahan pelaksanaan demokrasi pada era reformasi nampak dalam hal :

a. pemilihan umum lebih demokratis

b. partai politik lebih mandiri

c. pengaturan hak azasi manusia

d. lembaga demokrasi lebih berfungsi



Jawab 8 :
Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno.
Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Sukarno.
Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden.

Tugas Demokrasi terpimpin :

Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak setabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer/Liberal menjadi lebih mantap/stabil.

Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer/Liberal. Hal ini disebabkan karena :
* Pada masa Demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara.
* Sedangkan kekuasaan Pemerintah dilaksanakan oleh partai.

Dampaknya: Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden).

Pelaksanaan masa Demokrasi Terpimpin :
* Kebebasan partai dibatasi
* Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
* Pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan UUD 1945.
* Dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain MPRS,DPAS, DPRGR dan Front Nasional.

Pada masa Orde lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah (inlander) menjadi masyarakat merdeka. Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966.

Pada Masa Orde baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap orde lama yang telah menyimpang dari Pancasila. Situasi internasional kala itu masih diliputi konflik perang dingin. Situasi politik dan keamanan dalam negeri kacau dan ekonomi hampir bangkrut. Indonesia dihadapkan pada pilihan yang sulit, memberikan sandang dan pangan kepada rakyat atau mengedepankan kepentingan strategi dan politik di arena internasional seperti yang dilakukan oleh Soekarno.


Seperti juga Orde Baru yang muncul dari koreksi terhadap Orde Lama, kini Orde Reformasi, merupakan orde yang juga berupaya mengoreksi penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Baru. Hak-hak rakyat mulai dikembangkan dalam tataran elit maupun dalam tataran rakyat bawah. Rakyat bebas untuk berserikat dan berkumpul dengan mendirikan partai politik, LSM, dan lain-lain. Penegakan hukum sudah mulai lebih baik daripada masa Orba. Namun, sangat disayangkan para elit politik yang mengendalikan pemerintahan dan kebijakan kurang konsisten dalam penegakan hukum. Dalam bidang sosial budaya, disatu sisi kebebasan berbicara, bersikap, dan bertindak amat memacu kreativitas masyarakat. Namun, di sisi lain justru menimbulkan semangat primordialisme. Benturan antar suku, antar umat beragama, antar kelompok, dan antar daerah terjadi dimana-mana. Kriminalitas meningkat dan pengerahan masa menjadi cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berpotensi tindakan kekerasan.


Jawab 9 :
Selamat siang semua,

> Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Demokrasi liberal diganti dengan Demokrasi terpimpin.
Situasi politik pada masa demokrasi terpimpin diwarnai tiga kekuatan politik utama yaitu Soekarno, PKI, dan Angkatan Darat.
Ketiga kekuatan tersebut saling merangkul satu sama lain. Terutama PKI membutuhkan Soekarno untuk menghadapi Angkatan Darat yang menyainginya dan meminta perlindungan. Begitu juga Angkatan Darat, membutuhkan Soekarno untuk legitimasi keterlibatannya di dunia politik.
Dalam Demokrasi Terpimpin, apabila tidak terjadi mufakat dalam sidang legislatif, maka permasalahan itu diserahkan kepada Presiden sebagai pemimpin besar revolusi untuk dapat diputuskan dalam hal anggota DPR tidak mencapai mufakat (sesuai Peraturan Tata Tertib Peraturan Presiden).
Jadi, rakyat maupun wakil rakyat tidak memiliki peranan penting dalam Demokrasi Terpimpin. Akhirnya Pemerintahan Orde Lama beserta Demokrasi Terpimpin jatuh setelah terjadinya Peristiwa G30S / PKI pada tahun 1965 dengan diikuti krisis ekonomi yang cukup parah hingga dikeluarkannya Supersemar (Surat perintah sebelas Maret.

> Demoktrasi Orde Lama

Demokrasi Liberal (1945 - 1959)
* 17 Agustus 1945 (Setelah Kemerdekaan Indonesia), Ir. Soekarno yang menjadi Ketua PPKI dipercaya menjadi Presiden Republik Indonesia.
* 29 Agustus 1945, Ir Soekarno dilantik oleh Kasman Singodimejo. Bersamaan dengan itu, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Badan ini bertujuan untuk membantu tugas Presiden. Hasilnya antara lain :
1) Terbentuknya 12 departemen kenegaraan dalam pemerintahan yang baru.
2) Pembagian wilayah pemerintahan RI menjadi 8 provinsiyang masing-masing terdiri dari beberapa karesidenan. Namun, kebebasandan kemerdekaan berdemokrasi di dalam KNIP justru mengusung pemerintah RI kepada sistem parlementer untuk menghindari kekuasaan Presiden yang terpusat.

* 7 Oktober 1945 lahir memorandum yang ditandatangani oleh 50 orang dari 150 orang anggota KNIP. Isinya antara lain :
1). Mendesak Presiden untuk segera membentuk MPR.
2). Meminta kepada Presiden agar anggota-anggota KNIP turut berwenang melakukan fungsi dan tugas MPR, sebelum badan tersebut terbentuk.

* 16 Oktober 1945 keluar Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945 yang isinya : “Bahwa komite nasional pusat, sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN, serta menyetujui bahwa pekerjaan komite-komite pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab kepada komite nasional pusat.”
* 3 November 1945, keluar maklumat untuk kebebasan membentuk banyak partai atau multipartai sebagai persiapan pemilu yang akan diselenggarakan bulan Juni 1946.
* 14 November 1945 terbentuk susunan kabinet berdasarkan sistem parlementer (Demokrasi Liberal).

Sejak berlakunya UUDS 1950 pada 17 Agustus 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal selama 9 tahun tidak menunjukkan adanya hasil yang sesuai harapan rakyat.
Bahkan, muncul disintegrasi bangsa. Antara lain :
- Pemberontakan PRRI, Permesta, atau DI/TII yang ingin melepaskan diri dari NKRI.
- Konstituante tidak berhasil menetapkan UUD sehingga negara benar-benar dalam keadaan darurat. Untuk mengatasi hal tsb dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Hal ini menandakan bahwa Sistem demokrasi liberal tidak berhasil dilaksanakan di Indonesia, karena tidak sesuai dengan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia.

> Demokrasi Orde Baru (1966-1998)

Berdasarkan pengalaman Orde Lama, pemerintahan Orde Baru berupaya menciptakan stabilitas politik dan keamanan untuk menjalankan pemerintahannya. Namun kenyataannya justru mengekang kelompok-kelompok kepentingan dan parpol lain yang menginginkan perubahan demokrasi dg merangkul AD sbg kekuatan birokrasi dl proses politik.
Media massa dan rakyat dibayang-bayangi ketakutan apabila ingin membeberkan berita, kritik, ungkapan realistis di masyarakat kecuali mendapat izin dari pemerintah.
Akibatnya, pembangunan mental bangsa semakin merosot. Dengan timbulnya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), kepercayaan rakyat terhadap pemerintah hilang, unjuk rasa yang dipelopori oleh mahasiswa, pelajar, dosen, praktisi, LSM dan para politisi.
Terlebih dengan krisis ekonomi yang hampir terjadi di seluruh dunia. Pada masa Orde Baru, krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai terasa pada pertengahan 1977.

Hal ini menyebabkan :
1) Menurunkan legitimasi pemerintahan Orde Baru.
2) Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berKetuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

> Demokrasi Masa Reformasi (1998 - Sekarang)

Pada masa ini, Kepemimpinan rezim B. J. Habibie tidak ada legitimasi dan tida mendapat dukungan sosial politik dari sebagian besar masyarakat.
Akibatnya B. J. Habibie tidak mampu mempertahankan kekuasaannya.

Kemudian, melalui pemilu presiden yang ke-4 K. H. Abdurrahman Wahid terpilih secara demokratis di parlemen sebagai Presiden RI.
Akan tetapi, karena K. H. Abdurrahman Wahid membuat beberapa kebijakan yang kurang sejalan dengan proses demokratisasi itu sendiri, maka pemerintahan sipil K. H. Abdurrahman Wahid terpaksa tersingkir dengan melalui proses yang cukup panjang serta melelahkan di parlemen.
Transisi menuju demokratisasi beralih dari K. H. Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarnoputri melalui pemilihan secara demokratis di parlemen.
Proses pemerintahan demokrasi pada masa Megawati Soekarnoputri masih cukup sulit untuk dievaluasi dan diketahui secara optimal. Akibatnya, ketidakpuasaan akan pelaksanaan pemerintahan dirasakan kembali oleh rakyat dan hampir terjadi krisis kepemimpinan.
Rakyat merasa bahwa siapa yang berkuasa di pemerintahan hanya ingin mencari keuntungan semata, bukan untuk kepentingan rakyat.

Pada kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono, pemerintahan diuji kembali dan akan kita lihat bersama sampai hari ini apakah yang akan terjadi di dalam sistim Demokrasi Negara tercinta ini, apakah akan semakin dewasa atau tidak. tapi saya pikir sistem Demokrasi Indonesia sudah sangat maju dan berkembang, bahkan sudah di akui oleh Negara - Negara lain.

Terima kasih.


Jawab 10 :
Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Demokrasi liberal diganti dengan Demokrasi terpimpin.
Situasi politik pada masa demokrasi terpimpin diwarnai tiga kekuatan politik utama yaitu Soekarno, PKI, dan Angkatan Darat.
Ketiga kekuatan tersebut saling merangkul satu sama lain. Terutama PKI membutuhkan Soekarno untuk menghadapi Angkatan Darat yang menyainginya dan meminta perlindungan. Begitu juga Angkatan Darat, membutuhkan Soekarno untuk legitimasi keterlibatannya di dunia politik.
Dalam Demokrasi Terpimpin, apabila tidak terjadi mufakat dalam sidang legislatif, maka permasalahan itu diserahkan kepada Presiden sebagai pemimpin besar revolusi untuk dapat diputuskan dalam hal anggota DPR tidak mencapai mufakat (sesuai Peraturan Tata Tertib Peraturan Presiden).
Jadi, rakyat maupun wakil rakyat tidak memiliki peranan penting dalam Demokrasi Terpimpin. Akhirnya Pemerintahan Orde Lama beserta Demokrasi Terpimpin jatuh setelah terjadinya Peristiwa G30S / PKI pada tahun 1965 dengan diikuti krisis ekonomi yang cukup parah hingga dikeluarkannya Supersemar (Surat perintah sebelas Maret.

> Demoktrasi Orde Lama

Demokrasi Liberal (1945 - 1959)
* 17 Agustus 1945 (Setelah Kemerdekaan Indonesia), Ir. Soekarno yang menjadi Ketua PPKI dipercaya menjadi Presiden Republik Indonesia.
* 29 Agustus 1945, Ir Soekarno dilantik oleh Kasman Singodimejo. Bersamaan dengan itu, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Badan ini bertujuan untuk membantu tugas Presiden. Hasilnya antara lain :
1) Terbentuknya 12 departemen kenegaraan dalam pemerintahan yang baru.
2) Pembagian wilayah pemerintahan RI menjadi 8 provinsiyang masing-masing terdiri dari beberapa karesidenan. Namun, kebebasandan kemerdekaan berdemokrasi di dalam KNIP justru mengusung pemerintah RI kepada sistem parlementer untuk menghindari kekuasaan Presiden yang terpusat.

* 7 Oktober 1945 lahir memorandum yang ditandatangani oleh 50 orang dari 150 orang anggota KNIP. Isinya antara lain :
1). Mendesak Presiden untuk segera membentuk MPR.
2). Meminta kepada Presiden agar anggota-anggota KNIP turut berwenang melakukan fungsi dan tugas MPR, sebelum badan tersebut terbentuk.

* 16 Oktober 1945 keluar Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945 yang isinya : “Bahwa komite nasional pusat, sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN, serta menyetujui bahwa pekerjaan komite-komite pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab kepada komite nasional pusat.”
* 3 November 1945, keluar maklumat untuk kebebasan membentuk banyak partai atau multipartai sebagai persiapan pemilu yang akan diselenggarakan bulan Juni 1946.
* 14 November 1945 terbentuk susunan kabinet berdasarkan sistem parlementer (Demokrasi Liberal).

Sejak berlakunya UUDS 1950 pada 17 Agustus 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal selama 9 tahun tidak menunjukkan adanya hasil yang sesuai harapan rakyat.
Bahkan, muncul disintegrasi bangsa. Antara lain :
- Pemberontakan PRRI, Permesta, atau DI/TII yang ingin melepaskan diri dari NKRI.
- Konstituante tidak berhasil menetapkan UUD sehingga negara benar-benar dalam keadaan darurat. Untuk mengatasi hal tsb dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Hal ini menandakan bahwa Sistem demokrasi liberal tidak berhasil dilaksanakan di Indonesia, karena tidak sesuai dengan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia.

> Demokrasi Orde Baru (1966-1998)

Berdasarkan pengalaman Orde Lama, pemerintahan Orde Baru berupaya menciptakan stabilitas politik dan keamanan untuk menjalankan pemerintahannya. Namun kenyataannya justru mengekang kelompok-kelompok kepentingan dan parpol lain yang menginginkan perubahan demokrasi dg merangkul AD sbg kekuatan birokrasi dl proses politik.
Media massa dan rakyat dibayang-bayangi ketakutan apabila ingin membeberkan berita, kritik, ungkapan realistis di masyarakat kecuali mendapat izin dari pemerintah.
Akibatnya, pembangunan mental bangsa semakin merosot. Dengan timbulnya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), kepercayaan rakyat terhadap pemerintah hilang, unjuk rasa yang dipelopori oleh mahasiswa, pelajar, dosen, praktisi, LSM dan para politisi.
Terlebih dengan krisis ekonomi yang hampir terjadi di seluruh dunia. Pada masa Orde Baru, krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai terasa pada pertengahan 1977.

Hal ini menyebabkan :
1) Menurunkan legitimasi pemerintahan Orde Baru.
2) Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berKetuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

> Demokrasi Masa Reformasi (1998 - Sekarang)

Pada masa ini, Kepemimpinan rezim B. J. Habibie tidak ada legitimasi dan tida mendapat dukungan sosial politik dari sebagian besar masyarakat.
Akibatnya B. J. Habibie tidak mampu mempertahankan kekuasaannya.

Kemudian, melalui pemilu presiden yang ke-4 K. H. Abdurrahman Wahid terpilih secara demokratis di parlemen sebagai Presiden RI.
Akan tetapi, karena K. H. Abdurrahman Wahid membuat beberapa kebijakan yang kurang sejalan dengan proses demokratisasi itu sendiri, maka pemerintahan sipil K. H. Abdurrahman Wahid terpaksa tersingkir dengan melalui proses yang cukup panjang serta melelahkan di parlemen.
Transisi menuju demokratisasi beralih dari K. H. Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarnoputri melalui pemilihan secara demokratis di parlemen.
Proses pemerintahan demokrasi pada masa Megawati Soekarnoputri masih cukup sulit untuk dievaluasi dan diketahui secara optimal. Akibatnya, ketidakpuasaan akan pelaksanaan pemerintahan dirasakan kembali oleh rakyat dan hampir terjadi krisis kepemimpinan.
Rakyat merasa bahwa siapa yang berkuasa di pemerintahan hanya ingin mencari keuntungan semata, bukan untuk kepentingan rakyat.

Pada kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono, pemerintahan diuji kembali dan akan kita lihat bersama sampai hari ini apakah yang akan terjadi di dalam sistim Demokrasi Negara tercinta ini, apakah akan semakin dewasa atau tidak. tapi saya pikir sistem Demokrasi Indonesia sudah sangat maju dan berkembang, bahkan sudah di akui oleh Negara - Negara lain.

Jawab 11 :
Demokrasi di Indonesia

A. Demokrasi Parlementer (1945 – 1959)

Kehidupan politik di Indonesia masa Demokrasi Parlementer ditandai dengan kekuasaan yang berat di parlemen (legislative heavy) sehingga mengakibatkan pemerintah tidak stabil. Akibat berikutnya program pemerintah tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan karena sering bergantinya yang bertugas melaksanakan pemerintahan.

B. Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)

Demokrasi terpimpin lahir sebagai reaksi dari keburukan praktek Demokrasi Parlementer. Keburukan praktek Demokrasi Parlementer memberikan keinsyafan, kesadaran, dan keyakinan yang kemudian mendorong lahirnya Demokrasi Terpimpin. Secara konsepsional demokrasi terpimpin berupaya mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Demokrasi terpimpin dalam praktek sebenarnya yang terjadi adalah demokrasi yang dipimpin oleh Pemimpin Besar Revolusioner, yaitu Ir. Soekarno (sebagai Presiden).

Pokok-pokok demokrasi terpimpin menurut Bung Karno tertanggal 22 April 1959 adalah sebagai berikut :

a. demokrasi terpimpin bukan diktator

b. demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia

c. demokrasi terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial

d. inti dari pada pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

e. oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun diharuskan dalam demokrasi terpimpin

C. Demokrasi Pancasila (Era Orde Baru) (1966 – 1998)

1) Demokrasi Pancasila bersumber pada pola pikir dan tata nilai sosial budaya Indonesia dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial

2) Demokrasi Pancasila tidak bertentangan dengan prinsip Demokrasi Konstitusional

3) Demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong-royong

D. Demokrasi Langsung Era Orde Reformasi (1998 – saat ini)

1) Perbedaan terletak pada aturan pelaksanaan dan praktek penyelenggaraan negara

2) Perubahan pelaksanaan demokrasi pada era reformasi nampak dalam hal :

a. pemilihan umum lebih demokratis

b. partai politik lebih mandiri

c. pengaturan hak azasi manusia

d. lembaga demokrasi lebih berfungsi.


Jawab 12 :
Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

.: Demokrasi Masa Orde Lama
Demokrasi Liberal (1945-1959). Setelah kemerdekaan Indonesia Ir.Soekarno yang menjadi ketua PPKI dipercaya menjadi Presiden Republik Indonesia.
Bersamaan dengan itu, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI) yang tujuannya untuk membantu tugas presiden hasilnya antara lain : terbentuknya 12 Departement kenegaraan dan pembagian wilayah RI menjadi 8 Provinsi.
Kemudian tanggal 7 Oktober 1945 lahir memorandum yang ditandatangani oleh 50 orang dari 150 orang anggota KNPI yang isinya : Meminta Presiden untuk membentuk MPR dan meminta kepada presiden agar angota-anggota KNPI turut berwenang melakukan fungsi dan tugas MPR.
kemudian munculah maklumat untuk kebebasan membentuk partai atau multipartai Sebagai persiapan pemilu dan tanggal 14 November 1945 terbentuknya susunan kabinet berdasarkan sistem parlementer (Demokrasi Liberal).

.: Demokrasi Terpimpin
pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dan Demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia dari tahun 1959 -1966.
Disebut Demokrasi terpimipin karena demokrasi di indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan presiden soekarno. Dan tugas dari Demokrasi Terpimpin yaitu : Demokrasi terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan dari masa demokrasi parlementer/liberal menjadi lebih mantap/stabil.
Pelaksanaan masa Demokrasi Terpimpin :
a. Kebebasan partai dibatasi
b. Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
c. Pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan UUD 1945
d. Dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain : MPRS, DPAS, DPRGR dan Front Nasional.


.: Demokrasi Masa Orde Baru
Orde Baru, merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa soekarno (orde lama) dengan masa soeharto. Sebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan PKI.
Orde Baru lahir sebagai upaya untuk : Mengkoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa orde lama, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa dan negara, melaksanakan pancasila dan UUD 45 dan menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional.
Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Lama :
a. Awalnya demokrasi di Indonesia menunjukan kemajuan
b. Perkembngannya, kehidupan demokrasi di Indonesia tidak berbeda dengan masa demokrasi terpimpin
c. Untuk menjalankan Demokrasi Pancasila makan Indonesia memutuskan untuk menganut sistem pemerintahan berdasarkan Trias Politika (dimana terdapat tiga pemisahaan kekuasaan di pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif) tetapi itupun tidak diperhatikan/diabaikan.

.: Demokrasi Masa Reformasi
Pada masa ini rezim BJ Habibie tidak mendapat dukungan penuh dan ikut turun juga, kemudian melalaui pemilu terpilihlah KH. Abdurahman Wahid, tetapi ia membuat beberapa kebijakan tidak sejalan dengan dengan proses demkratis itu, sehingga ia turun juga dengan proses yang cukup panjang di parlemen. Transisi menuju demokratis beralih dari KH. A. Wahid ke Megawati, proses pemerintahan ini pun sulit untuk dievaluasi, ketidakpuasan akhirnya dirasakan kembali. Rakyat merasa siapa yang berkuasa di pemerintahan hanya semata mencari keuntungan, hingga akhirnya Susilo Bambang Yudhoyono terpilih pada Pemilu berikutnya dan sekarang ia pun diuji kembali.


Jawab 13 :
Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi terpimpin

Demokrasi Terpimpin ditafsirkan dari sila ke-4 Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratn / perwakilan. Kata “dipimpin” kemudian ditafsirkan bahwa demokrasi harus dipimpin oleh presiden.

Era Demokrasi Terpimpin di Indonesia merupakan kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani

Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 2 kabinet pada masa ini.

Kondisi politik pada masa Demokrasi Terpimpin dimana Perkembangan politik pada masa tersebut terpusat pada Presiden Soekarno dengan TNI-AD dan PKI sebagai pendukungnya. Ajaran Presiden Soekarno tentang Nasakom sangat menguntungkan PKI karena menempatkannya sebagai bagian yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Bahkan, Presiden Soekarno menganggap aliansinya dengan PKI menguntungkan sehingga PKI ditempatkan pada barisan terdepan dalam demokrasi terpimpin. .

Pada masa ini kebebasan partai dibatasi, Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan UUD 1945 dan dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain MPRS,DPAS, DPRGR dan Front Nasional.


Masa Orde Lama
Masa Orde Lama berlangsung mulai tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1 Maret 1966. Berikut ini pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama. Demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi terpimpin.
Ciri umum demokrasi terpimpin, antara lain
a) Adanya rasa gotong royong.
b) Tidak mencari kemenangan atas golongan lain.
c) Selalu mencari sintesa untuk melaksanakan amanat rakyat.


Selama pelaksanaan demokrasi terpimpin kecenderungan semua keputusan hanya ada pada Pemimpin Besar Revolusi Ir. Sukarno. Hal ini mengakibatkan rusaknya tatanan kekuasaan negara, misalnya DPR dapat dibubarkan, Ketua MA, MPRS menjadi Menko pemimpin partai banyak yang ditangkapi.


b. Masa Orde Baru
Masa Orde Baru berlangsung mulai dari 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Berikut ini pelaksanaan demokrasimasa Orde Baru.
1) Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi Pancasila sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat.


2) Ciri umum demokrasi Pancasila, antara lain sebagai berikut:
a) Mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
b) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
c) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
d) Selalu diliputi semangat kekeluargaan.
e) Adanya rasa tanggung jawab dalam menghasilkan musyawarah.
f) Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
g) Hasil keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.


3) Pelaksanaan demokrasi Pancasila antara lain sebagai berikut:
a) Masih belum sesuai dengan jiwa dan semangat ciri-ciri umum. Kekuasaan presiden begitu dominan baik dalam suprastruktur politik.
b) Banyak terjadi manipulasi politik dan KKN yang telah membudaya. Ini mengakibatkan negara Indonesia terjerumus dalam berbagai krisis yang berkepanjangan.


c. Masa Reformasi
Berlangsung mulai dari Mei 1998 sampai dengan sekarang. Ciri-ciri umum demokrasi Pancasila masa Reformasi, seperti yang tercantum pada demokrasi Pancasila. Selain itu juga lebih ditekankan pada :
- Penegakkan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan kemasyarakatan.
- Pembagian secara tegas wewenang antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- Penghormatan kepada keberadaan asas, ciri aspirasi, dan program parpol yang multipartai.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia selama kurun waktu 60 tahun terakhir telah banyak mengalami perubahan yang mencakup berbagai hal, yaitu sebagai berikut :
a. Periode 1945-1949 dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila namun dalam penerapan berlaku demokrasi liberal
b. Periode 1949-1950 dengan konstitusi RIS berlaku demokrasi liberal.
c. Periode 1950-1959 dengan UUDS 1950 berlaku demokrasi liberal dengan multipartai.
d. Periode 1959-1965 dengan UUD 1945 seharus berlaku demokrasi Pancasila, namun yang diterapkan demokrasi terpimpin (cebderung otoriter).
e. Periode 1966-1998 dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung otoriter).
f. Periode 1998 sampai sekarang dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung ada perubahan menuju demokratisasi).
Tanggapan


Jawab 14 :
Sebagaimana yang kita ketauhi bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kekuasaan rakyat. Akan tetapi di negara kita ini sistem demokrasi tidak selalu berjalan mulus, kedaulatan yang berpusat pada rakyat tidak selalu dapat dijalankan sesuai dengan makna demokrasi yang sebenarnya. Di negara Indonesia terdapat berbagai perubahan sistem demokrasi hingga saat ini.

Demokrasi Terpimpin

Berawal dari proses demokrasi terpimpin yang berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno. Pada masa ini demokrasi di Indonesia sangat mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Sistem demokrasi ini dianggap dapat mengatasi semua yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia dan kepemimpinan berada hanya pada satu tangan saja yaitu presiden. Dalam masa ini, Presiden Soekarno menetapkan konstitusi dibawah dekrit presiden. Hal ini diberlakukan oleh Presiden Soekarno dikarenakan kegagalan konstituante pada masa sebelumnya justru membawa Indonesia kekehancuran. Oleh karena itulah undang-undang sementara 1950 tidak diberlakukan dan diganti kembali dengan UUD 1945. Pada awalnya system demokrasi terpimpin ini memberikan dampak yang baik bagi rakyat Indonesia karena dapat menyelamatkan Negara dari kehancuran, akan tetapi system demokrasi terpimpin ini pun memiliki dampak negatif, seiring berjalannya system demokrasi ini banyak terjadi penyimpangan yang sudah diterapkan oleh UUD 1945, sehingga kekuasaan sepenuhnya berada ditangan presiden, bahkan mprs pun tunduk kepada presiden.

Demokrasi Orde Lama atau parlementer :

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Orde lama atau demokrasi parlementer ini diwarnai dengan pertentangan oleh parlementer kepada kinerja cabinet. Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.



Demokrasi Orde Baru

Pada zaman demokrasi order baru, system pelaksanaanya didominasi oleh presiden sehingga pemungutan suara pun terbatas karena kurangnya peranan partai politik. Pada masa ini, tidak ada yang berani mengemukakan pendapat atau demonstrasi untuk protes terhadap system kepemimpinan karena kekuasaan presiden yang mutlak.

Demokrasi Reformasi

Era Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie. Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswadi berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.Berbeda dengan Demokrasi Orde baru, pelaksaan demokrasi reformasi mengalami banyak perubahan yang drastis dimana munculnya demonstrasi diseluruh lapisan masyarakat. Memang pada era reformasi, kekuasaan presiden tidak mutlak dan mulai berkembangnya partai-partai politik peranannya mulai besar.

Tanggapan


Jawab 15 :
Demokrasi terpimpin :
Dengan dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959 maka demokrasi liberal diganti dengan demokrasi termpimpin. Situasi politik pada masa demokrasi terpimpin diwarnai tiga kekuatan politik utama yaitu Soekarno, PKI dan angkatan darat.
Dalam demokrasi terpimpin, apabila tidak terjadi mufakat di sidang legislatif Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka demokrasi liberaldiganti dengan demokrasi terpimpin . Situasi politik pada masa demokrasi terpimpin diwarnai tiga kekuatan politik utama yaitu Soekarno, PKI, dan angkatan darat. Ketiga kekuatan tersebut saling merangkul satu sama lain. Terutama PKI membutuhkan Soekarno untuk menghadapi angkatan darat yang menyainginya dan meminta perlindungan. Begitu juga angkatan darat, membutuhkan Soekarno untuk legitimasi keterlibatannya di dunia politik.Dalam demokrasi terpimpin, apabila tidak terjadi mufakat dl sidang legislatif, maka permasalahan itu diserahkan kepada presiden sebagai pemimpin besar revolusi untuk dapat diputuskan dalam hal anggota DPR tidak mencapai mufakat (sesuai Peraturan Tata Tertib Peraturan Presiden). Jadi, rakyat maupun wakil rakyat tidak memiliki peranan penting dalam Demokrasi Terpimpin. Akhirnya, Pemerintahan Orde Lama beserta Demokrasi terpimpinnya jatuh setelah terjadinya Peristiwa G30S / PKI pada tahun 1965 dengan diikuti krisis ekonomi yang cukup parah hingga dikeluarkannya Supersemar (Surat perintah sebelas Maret).

Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berKetuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Orde Baru (1966-1998)
Berdasarkan pengalaman Orde Lama, pemerintahan Orde Baru berupaya menciptakan stabilitas politik dan keamanan untuk menjalankan pemerintahannya. Namun kenyataannya justru mengekang kelompok-kelompok kepentingan dan parpol lain yang menginginkan perubahan demokrasi dg merangkul AD sbg kekuatan birokrasi dl proses politik.
Media massa dan rakyat dibayang-bayangi ketakutan apabila ingin membeberkan berita, kritik, ungkapan realistis di masyarakat kecuali mendapat izin dari pemerintah.
Akibatnya, pembangunan mental bangsa semakin merosot. Dengan timbulnya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), kepercayaan rakyat terhadap pemerintah hilang, unjuk rasa yang dipelopori oleh mahasiswa, pelajar, dosen, praktisi, LSM dan para politisi.
Terlebih dengan krisis ekonomi yang hampir terjadi di seluruh dunia.
Pada masa Orde Baru, krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai terasa pada pertengahan 1977. Hal ini menyebabkan : Menurunkan legitimasi pemerintahan Orde Baru. Mendorong meluasnya gerakan massa untuk menuntut perubahan tata pemerintahan.
Akibat adanya tuntutan massa untuk diadakan reformasi di dalam segala bidang, rezim Orde Baru tidak mampu mempertahankan kekuasaannya. Dan terpaksa Soeharto mundur dari kekuasaannya dan kekuasaannya dilimpahkan kepada B. J. Habibie.


Masa Reformasi (1998-sekarang)
Pada masa ini, Kepemimpinan rezim B. J. Habibie tidak ada legitimasi dan tida mendapat dukungan sosial politik dari sebagian besar masyarakat.
Akibatnya B. J. Habibie tidak mampu mempertahankan kekuasaannya. Kemudian, melalui pemilu presiden yang ke-4 K. H. Abdurrahman Wahid terpilih secara demokratis di parlemen sebagai Presiden RI. Akan tetapi, karena K. H. Abdurrahman Wahid membuat beberapa kebijakan yang kurang sejalan dengan proses demokratisasi itu sendiri, maka pemerintahan sipil K. H. Abdurrahman Wahid terpaksa tersingkir dengan melalui proses yang cukup panjang serta melelahkan di parlemen. Transisi menuju demokratisasi beralih dari K. H. Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarnoputri melalui pemilihan secara demokratis di parlemen.
Proses pemerintahan demokrasi pada masa Megawati Soekarnoputri masih cukup sulit untuk dievaluasi dan diketahui secara optimal. Akibatnya, ketidakpuasaan akan pelaksanaan pemerintahan dirasakan kembali oleh rakyat dan hampir terjadi krisis kepemimpinan.
Rakyat merasa bahwa siapa yang berkuasa di pemerintahan hanya ingin mencari keuntungan semata, bukan untuk kepentingan rakyat.


Jawab 16 :
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

- Orde Lama (1945-1959)

Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Badan ini berjujuan untuk membantu tugas Presiden Hasilnya antara lain :

1.terbentuknya 12 departemen kenegaraan dalam pemerintahan yang baru.

2.Pembagian wilayah pemerintahan RI menjadi 8 provinsi yang masing-masing terdiri dari beberapa karesiden.

Namun kebebasan kemerdekaan berdemokrasi di dalam KNIP justu mengusung pemerintahan Ri kepada sistem parlementer untuk menghindari kekuasaan Presiden yang terpusat.

Tanggal 16 Oktober1945 keluar Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945.

- Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Demokrasi Terpimpin berkalu di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari di keluarkannya Dekrit presiden 5 Juli 1959 hingga jatuhnya kekuasaan Sukarno.

Disebut Demokrasi Terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Sukarno. Terpimpin pada saat pemerintahan sukarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu Presiden.

Tugas Demokrasi terpimpin : Demokrasi terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak setabil sebagai warisan masa demokrasi Parlementer/Liberal menjadi lebih mantap/stabil.

Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer/Liberal, di sebabkan karena Pada masa Demokrasi Parlementer,kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara dan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai.

Dampaknya penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal ,yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden).

- Demokrasi Pancasila (1966-1998)

RI adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokratis. Demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi yang berdasarkan kepada Pancasila, Atau disebut demokrasi pancasila.

Demokrasi Pancasila Mengutamakan Musyawarh Mufakat, Mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, selalu diliputi semangat kekeluargaan, adanya rasa Tanggung jwab dlam melaksanakan hasil musyawarah,

- Masa Demokrasi Reformasi (1998-sekarang)

Pada masa Reformasi ini pelaksanaan demokrasi mengalami suatu pergeseran yang mencolok walaupun sistem yang dipakai yaitu demokrasi pancasila tetapi sangatlah mencolok dominasi sistem liberal contohnya aksi demonstarsi yang besar-besaran di seluruh lapisan masyarakant. Memang pada Zaman reformasi peranan presiden tidak mutlak dan lahirnya sestem multi partai sehingga perananpartai cukup besar, akan tetapi dalam melaksanakanpemungutan suara juga pernah menggunakan voting berartai peran demokrasi pancasila belumlah terealisasi.

Dengan Melihat hal tersebut diatas maka kesimpulan dari pada pelaksanaan demorasi di Indonesia belum mecapai titik yang pasti dan masih belajar untuk memulai demokrasi pancasila yang sudah dilakukan selama 40 tahun sampai sekarang masih belum bisa dilaksanakan secara baik dan benar…….

Jawab 17 :
1. Orde Lama
a. Demokrasi Liberal (1945 - 1959)
17 Agustus 1945 (Setelah Kemerdekaan Indonesia), Ir. Soekarno yang menjadi Ketua PPKI dipercaya menjadi Presiden Republik Indonesia.
29 Agustus 1945, Ir Soekarno dilantik oleh Kasman Singodimejo. Bersamaan dengan itu, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Badan ini bertujuan untuk membantu tugas Presiden. Hasilnya antara lain :
1) Terbentuknya 12 departemen kenegaraan dalam pemerintahan yang baru.
2) Pembagian wilayah pemerintahan RI menjadi 8 provinsiyang masing-masing terdiri dari beberapa karesidenan..Namun, kebebasandan kemerdekaan berdemokrasi di dalam KNIP justru mengusung pemerintah RI kepada sistem parlementer untuk menghindari kekuasaan Presiden yang terpusat.

. 7 Oktober 1945 lahir memorandum yang ditandatangani oleh 50 orang dari 150 orang anggota KNIP. Isinya antara lain :
1). Mendesak Presiden untuk segera membentuk MPR.
2). Meminta kepada Presiden agar anggota-anggota KNIP turut berwenang melakukan fungsi dan tugas MPR, sebelum badan tersebut terbentuk.
. 16 Oktober 1945 keluar Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945 yang isinya : “Bahwa komite nasional pusat, sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN, serta menyetujui bahwa pekerjaan komite-komite pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab kepada komite nasional pusat.”
. 3 November 1945, keluar maklumat untuk kebebasan membentuk banyak partai atau multipartai sebagai persiapan pemilu yang akan diselenggarakan bulan Juni 1946.
. 14 November 1945 terbentuk susunan kabinet berdasarkan sistem parlementer (Demokrasi Liberal).
. Sejak berlakunya UUDS1950 pada 17 Agustus 1950 dengan sistem demokrasi liberal selama 9 tahun tidak menunjukkan adanya hasil yang sesuai harapan rakyat.
Bahkan, muncul disintegrasi bangsa. Antara lain :
Pemberontakan PRRI, Permesta, atau DI/TII yang ingin melepaskan diri dari NKRI.
Konstituante tidak berhasil menetapkan UUD sehingga negara benar-benar dalam keadaan darurat. Untuk mengatasi hal tsb dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Hal ini menandakan bahwa Sistem demokrasi liberal tidak berhasil dilaksanakan di Indonesia, karena tidak sesuai dengan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia.

b. Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka demokrasi liberaldiganti dengan demokrasi terpimpin.
. Situasi politik pada masa demokrasi terpimpin diwarnai tiga kekuatan politik utama yaitu Soekarno, PKI, dan angkatan darat.
b. Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka demokrasi liberaldiganti dengan demokrasi terpimpin.
. Situasi politik pada masa demokrasi terpimpin diwarnai tiga kekuatan politik utama yaitu Soekarno, PKI, dan angkatan darat.Ketiga kekuatan tersebut saling merangkul satu sama lain.Terutama PKI membutuhkan Soekarno untuk menghadapi angkatan darat yang menyainginya dan meminta perlindungan. Begitu juga angkatan darat, membutuhkan Soekarno untuk legitimasi keterlibatannya di dunia politik.
Dalam demokrasi terpimpin, apabila tidak terjadi mufakat dl sidang legislatif, maka permasalahan itu diserahkan kepada presiden sebagai pemimpin besar revolusi untuk dapat diputuskan dalam hal anggota DPR tidak mencapai mufakat (sesuai Peraturan Tata Tertib Peraturan Presiden).
Jadi, rakyat maupun wakil rakyat tidak memiliki peranan penting dalam Demokrasi Terpimpin. Akhirnya Pemerintahan Orde Lama beserta Demokrasi terpimpinnya jatuh setelah terjadinya Peristiwa G30S / PKI pada tahun 1965 dengan diikuti krisis ekonomi yang cukup parah hingga dikeluarkannya Supersemar (Surat perintah sebelas Maret).

2. Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berKetuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
a. Orde Baru (1966-1998)
Berdasarkan pengalaman Orde Lama, pemerintahan Orde Baru berupaya menciptakan stabilitas politik dan keamanan untuk menjalankan pemerintahannya. Namun kenyataannya justru mengekang kelompok-kelompok kepentingan dan parpol lain yang menginginkan perubahan demokrasi dg merangkul AD sbg kekuatan birokrasi dl proses politik.
Media massa dan rakyat dibayang-bayangi ketakutan apabila ingin membeberkan berita, kritik, ungkapan realistis di masyarakat kecuali mendapat izin dari pemerintah.
Akibatnya, pembangunan mental bangsa semakin merosot. Dengan timbulnya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), kepercayaan rakyat terhadap pemerintah hilang, unjuk rasa yang dipelopori oleh mahasiswa, pelajar, dosen, praktisi, LSM dan para politisi.
Terlebih dengan krisis ekonomi yang hampir terjadi di seluruh dunia. Pada masa Orde Baru, krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai terasa pada pertengahan 1977. Hal ini menyebabkan :
1) Menurunkan legitimasi pemerintahan Orde Baru.
2) Mendorong meluasnya gerakan massa untuk menuntut perubahan tata pemerintahan.
Akibat adanya tuntutan massa untuk diadakan reformasi di dalam segala bidang, rezim Orde Baru tidak mampu mempertahankan kekuasaannya. Dan terpaksa Soeharto mundur dari kekuasaannya dan kekuasaannya dilimpahkan kepada B. J. Habibie.

3. Masa Reformasi (1998 - Sekarang)
Pada masa ini, Kepemimpinan rezim B. J. Habibie tidak ada legitimasi dan tida mendapat dukungan sosial politik dari sebagian besar masyarakat.
Akibatnya B. J. Habibie tidak mampu mempertahankan kekuasaannya.
Kemudian, melalui pemilu presiden yang ke-4 K. H. Abdurrahman Wahid terpilih secara demokratis di parlemen sebagai Presiden RI.
Akan tetapi, karena K. H. Abdurrahman Wahid membuat beberapa kebijakan yang kurang sejalan dengan proses demokratisasi itu sendiri, maka pemerintahan sipil K. H. Abdurrahman Wahid terpaksa tersingkir dengan melalui proses yang cukup panjang serta melelahkan di parlemen.
Transisi menuju demokratisasi beralih dari K. H. Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarnoputri melalui pemilihan secara demokratis di parlemen.
Proses pemerintahan demokrasi pada masa Megawati Soekarnoputri masih cukup sulit untuk dievaluasi dan diketahui secara optimal. Akibatnya, ketidakpuasaan akan pelaksanaan pemerintahan dirasakan kembali oleh rakyat dan hampir terjadi krisis kepemimpinan.
Rakyat merasa bahwa siapa yang berkuasa di pemerintahan hanya ingin mencari keuntungan semata, bukan untuk kepentingan rakyat.
Pada kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono, pemerintahan diuji kembali.
Tanggapan


Jawab 18 :
1. Orde Lama
a. Demokrasi Liberal (1945 - 1959)
17 Agustus 1945 (Setelah Kemerdekaan Indonesia), Ir. Soekarno yang menjadi Ketua PPKI dipercaya menjadi Presiden Republik Indonesia.
29 Agustus 1945, Ir Soekarno dilantik oleh Kasman Singodimejo. Bersamaan dengan itu, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Badan ini bertujuan untuk membantu tugas Presiden. Hasilnya antara lain :
1) Terbentuknya 12 departemen kenegaraan dalam pemerintahan yang baru.
2) Pembagian wilayah pemerintahan RI menjadi 8 provinsiyang masing-masing terdiri dari beberapa karesidenan..Namun, kebebasandan kemerdekaan berdemokrasi di dalam KNIP justru mengusung pemerintah RI kepada sistem parlementer untuk menghindari kekuasaan Presiden yang terpusat.

. 7 Oktober 1945 lahir memorandum yang ditandatangani oleh 50 orang dari 150 orang anggota KNIP. Isinya antara lain :
1). Mendesak Presiden untuk segera membentuk MPR.
2). Meminta kepada Presiden agar anggota-anggota KNIP turut berwenang melakukan fungsi dan tugas MPR, sebelum badan tersebut terbentuk.
. 16 Oktober 1945 keluar Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945 yang isinya : “Bahwa komite nasional pusat, sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN, serta menyetujui bahwa pekerjaan komite-komite pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab kepada komite nasional pusat.”
. 3 November 1945, keluar maklumat untuk kebebasan membentuk banyak partai atau multipartai sebagai persiapan pemilu yang akan diselenggarakan bulan Juni 1946.
. 14 November 1945 terbentuk susunan kabinet berdasarkan sistem parlementer (Demokrasi Liberal).
. Sejak berlakunya UUDS1950 pada 17 Agustus 1950 dengan sistem demokrasi liberal selama 9 tahun tidak menunjukkan adanya hasil yang sesuai harapan rakyat.
Bahkan, muncul disintegrasi bangsa. Antara lain :
Pemberontakan PRRI, Permesta, atau DI/TII yang ingin melepaskan diri dari NKRI.
Konstituante tidak berhasil menetapkan UUD sehingga negara benar-benar dalam keadaan darurat. Untuk mengatasi hal tsb dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Hal ini menandakan bahwa Sistem demokrasi liberal tidak berhasil dilaksanakan di Indonesia, karena tidak sesuai dengan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia.

b. Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka demokrasi liberaldiganti dengan demokrasi terpimpin.
. Situasi politik pada masa demokrasi terpimpin diwarnai tiga kekuatan politik utama yaitu Soekarno, PKI, dan angkatan darat.
b. Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka demokrasi liberaldiganti dengan demokrasi terpimpin.
. Situasi politik pada masa demokrasi terpimpin diwarnai tiga kekuatan politik utama yaitu Soekarno, PKI, dan angkatan darat.Ketiga kekuatan tersebut saling merangkul satu sama lain.Terutama PKI membutuhkan Soekarno untuk menghadapi angkatan darat yang menyainginya dan meminta perlindungan. Begitu juga angkatan darat, membutuhkan Soekarno untuk legitimasi keterlibatannya di dunia politik.
Dalam demokrasi terpimpin, apabila tidak terjadi mufakat dl sidang legislatif, maka permasalahan itu diserahkan kepada presiden sebagai pemimpin besar revolusi untuk dapat diputuskan dalam hal anggota DPR tidak mencapai mufakat (sesuai Peraturan Tata Tertib Peraturan Presiden).
Jadi, rakyat maupun wakil rakyat tidak memiliki peranan penting dalam Demokrasi Terpimpin. Akhirnya Pemerintahan Orde Lama beserta Demokrasi terpimpinnya jatuh setelah terjadinya Peristiwa G30S / PKI pada tahun 1965 dengan diikuti krisis ekonomi yang cukup parah hingga dikeluarkannya Supersemar (Surat perintah sebelas Maret).

2. Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berKetuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
a. Orde Baru (1966-1998)
Berdasarkan pengalaman Orde Lama, pemerintahan Orde Baru berupaya menciptakan stabilitas politik dan keamanan untuk menjalankan pemerintahannya. Namun kenyataannya justru mengekang kelompok-kelompok kepentingan dan parpol lain yang menginginkan perubahan demokrasi dg merangkul AD sbg kekuatan birokrasi dl proses politik.
Media massa dan rakyat dibayang-bayangi ketakutan apabila ingin membeberkan berita, kritik, ungkapan realistis di masyarakat kecuali mendapat izin dari pemerintah.
Akibatnya, pembangunan mental bangsa semakin merosot. Dengan timbulnya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), kepercayaan rakyat terhadap pemerintah hilang, unjuk rasa yang dipelopori oleh mahasiswa, pelajar, dosen, praktisi, LSM dan para politisi.
Terlebih dengan krisis ekonomi yang hampir terjadi di seluruh dunia. Pada masa Orde Baru, krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai terasa pada pertengahan 1977. Hal ini menyebabkan :
1) Menurunkan legitimasi pemerintahan Orde Baru.
2) Mendorong meluasnya gerakan massa untuk menuntut perubahan tata pemerintahan.
Akibat adanya tuntutan massa untuk diadakan reformasi di dalam segala bidang, rezim Orde Baru tidak mampu mempertahankan kekuasaannya. Dan terpaksa Soeharto mundur dari kekuasaannya dan kekuasaannya dilimpahkan kepada B. J. Habibie.

3. Masa Reformasi (1998 - Sekarang)
Pada masa ini, Kepemimpinan rezim B. J. Habibie tidak ada legitimasi dan tida mendapat dukungan sosial politik dari sebagian besar masyarakat.
Akibatnya B. J. Habibie tidak mampu mempertahankan kekuasaannya.
Kemudian, melalui pemilu presiden yang ke-4 K. H. Abdurrahman Wahid terpilih secara demokratis di parlemen sebagai Presiden RI.
Akan tetapi, karena K. H. Abdurrahman Wahid membuat beberapa kebijakan yang kurang sejalan dengan proses demokratisasi itu sendiri, maka pemerintahan sipil K. H. Abdurrahman Wahid terpaksa tersingkir dengan melalui proses yang cukup panjang serta melelahkan di parlemen.
Transisi menuju demokratisasi beralih dari K. H. Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarnoputri melalui pemilihan secara demokratis di parlemen.
Proses pemerintahan demokrasi pada masa Megawati Soekarnoputri masih cukup sulit untuk dievaluasi dan diketahui secara optimal. Akibatnya, ketidakpuasaan akan pelaksanaan pemerintahan dirasakan kembali oleh rakyat dan hampir terjadi krisis kepemimpinan.
Rakyat merasa bahwa siapa yang berkuasa di pemerintahan hanya ingin mencari keuntungan semata, bukan untuk kepentingan rakyat.
Pada kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono, pemerintahan diuji kembali.
Tanggapan



Jawab 19 :
Era orde lama

Di era orde lama pemerintahan indonesia sedang berjunag untuk memeulihkan perekonomian rakyat.. pada saat itu pemimpinnya adalah ir.sukarno.
Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno (1945-1965). Istilah ini tentu saja tidak digunakan pada saat itu, dan baru dicetuskan pada masa pemerintahan Soeharto yang disebut juga dengan Orde Baru.

orde baru.
pada saat orde banak tentangan-tentangan yang di lakukan para aktifis muda tetapi karena para penguasa tesebut sedang memeimpin bnyak aktifit itu tidak yang di jebloskan ke hotel prode..

era reformasi
Di era reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun, di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke UU Nomor 31 Tahun 1999. Nasib serupa tapi tak sama dialami oleh KPKPN, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK, sehingga KPKPN sendiri hilang dan menguap. Artinya, KPK-lah lembaga pemberantasan korupsi terbaru yang masih eksis.
dan juga d era reformasi para aktifis di lindungi untuk memungandangkan pedapat merka.[


Jawab 20 :
berikut adalah penjelasan tentang pelaksanaan demokrasi indonesia dari era kemerdekaan sampai saat ini :

1. Demokrasi Parlementer / liberal (1950 – 1959)

Presidensial (1945–1950)

PM : Sutan Syahir

Presiden : Simbol Kepala Negara


Parlementer (1950-1959)

PM : Bertanggungjawab pada parlemen

Presiden : Kepala Negara

Demokrasi yang berdasarkan pada kebebasan individu, bertujuan untuk memajukan ekonomi negara dengan pasar bebas.

Meskipun Indonesia telah merdeka tetapi Kondisi Ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Upaya untuk mengubah stuktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia berjalan tersendat-sendat.

Masalah jangka pendek yang harus dihadapi pemerintah adalah :
1. Mengurangi jumlah uang yang beredar
2. Mengatasi Kenaikan biaya hidup.

Sementara masalah jangka panjang yang harus dihadapi adalah :
1. Pertambahan penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah.

Kehidupan politik di Indonesia masa Demokrasi Parlementer ditandai dengan kekuasaan yang berat di parlemen. sehingga mengakibatkan pemerintah tidak stabil. Akibat berikutnya program pemerintah tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan karena sering bergantinya yang bertugas melaksanakan pemerintahan.

Pada masa Demokrasi Parlementer kedudukan pemerintahan dan keberadaannya sangat bergantung pada dukungan DPR. Dengan kata lain DPR sangat kuat. Padahal perbedaan pendapat diantara anggota DPR yang notabennya berasal dari berbagai partai politik berlangsung sangat mendasar dan hal tersebut mempengaruhi jalannya pemerintahan.

KABINET MASA DEMOKRASI LIBERAL

1. KABINET NATSIR (6 September 1950 - 21 Maret 1951)
2. KABINET SUKIMAN (27 April 1951 – 3 April 1952)
3. KABINET WILOPO (3 April 1952 – 3 Juni 1953)
4. KABINET ALI SASTROAMIJOYO I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
5. KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)
6. KABINET ALI SASTROAMIJOYO II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)
7. KABINET DJUANDA ( 9 April 1957- 5 Juli 1959)


2. Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)

Demokrasi terpimpin lahir sebagai reaksi dari keburukan praktek Demokrasi Parlementer. Keburukan praktek Demokrasi Parlementer memberikan keinsyafan, kesadaran, dan keyakinan yang kemudian mendorong lahirnya Demokrasi Terpimpin. Secara konsepsional demokrasi terpimpin berupaya mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Demokrasi terpimpin dalam praktek sebenarnya yang terjadi adalah demokrasi yang dipimpin oleh Pemimpin Besar Revolusioner, yaitu Ir. Soekarno (sebagai Presiden).

Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno.
Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Sukarno. Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden.

Tugas Demokrasi terpimpin :

Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak setabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer/Liberal menjadi lebih mantap/stabil. Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer/Liberal. Hal ini disebabkan karena Pada masa Demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara. Sedangkan kekuasaan Pemerintah dilaksanakan oleh partai.

Dampaknya: Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden).

Pelaksanaan masa Demokrasi Terpimpin :

- Kebebasan partai dibatasi
- Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
- Pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan UUD 1945.
- Dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain MPRS,DPAS, DPRGR dan Front Nasional.

Penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan Demokrasi terpimpin dari UUD 1945 adalah sebagai berikut.

1. Kedudukan Presiden
Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Akan tetapi, kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945, sebab MPRS tunduk kepada Presiden. Presiden menentukan apa yang harus diputuskan oleh MPRS.
2. Pembentukan MPRS
3. Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR-GR
4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara
5. Pembentukan Front Nasional
6. Pembentukan Kabinet Kerja
7. Keterlibatan PKI dalam Ajaran Nasakom
8. Adanya ajaran RESOPIM
Tujuan adanya ajaran RESOPIM (Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional) adalah untuk memperkuat kedudukan Presiden Sukarno.
9. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
TNI dan Polri disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas 4 angkatan yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian.
10. Pentaan Kehidupan Partai Politik


3. Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru (1966 – 1998)

orde baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Sukarno(Orde Lama) dengan masa Suharto. Sebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan PKI tahun 1965.

Orde baru lahir sebagai upaya untuk :
- Mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama.
- Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia.
- Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. - Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.

Pelaksanaan Orde Baru :

- kehidupan demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan.
- Perkembangannya, kehidupan demokrasi di Indonesia tidak berbeda dengan masa Demokrasi Terpimpin.
- Untuk menjalankan Demokrasi Pancasila maka Indonesia memutuskan untuk menganut sistem pemerintahan berdasarkan Trias Politika(dimana terdapat tiga pemisahan kekuasaan di pemerintahan yaitu Eksekutif,Yudikatif, Legislatif) tetapi itupun tidak diperhatikan/diabaikan.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga, pada permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.

Berhentinya Soeharto tahun 1998 mengantarkan Indonesia ke era demokrasi pascatransisi dengan sistem multipartai yang ekstrem. Perubahan UUD 1945 menjadi kunci pembuka. Komisi negara tumbuh. Pers menikmati kebebasan. Orang bebas berpendapat dan berorganisasi. Rakyat berhak memilih sendiri siapa pemimpinnya. Sekali merdeka, merdeka sekali! Begitu ungkapan sinis orang. Proses pencarian demokrasi terus berlanjut sampai akhirnya Mahkamah Konstitusi memberikan landasan konstitusional bolehnya calon perseorangan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.


4. Demokrasi Langsung pada Era Orde Reformasi (1998 – saat ini)

Presiden Indonesia pada masa era Reformasi :

BJ habibie ( 21 mei 1998 – 20 oct 1999 )
KH Abdurrahman wahid ( 20 oct 1999 – 23 jul 2001 )
Megawati soekarno putri ( 23 juli 2001 – 20 oct 2004 )
Susilo bambang yudhoyono ( 20 october 2004 – sekarang )

demokratisasi era reformasi yang sedang berjalan di Indonesia memperlihatkan beberapa kemajuan dibandingkan masa-masa sebelumnya. Pemilihan umum dengan diikuti banyak partai adalah sebuah kemajuan yang harus dicatat. Disamping itu pemilihan presiden secara langsung yang juga diikuti oleh pemilihan kepala daerah secara langsung adalah kemajuan lain dalam tahapan demokratisasi di Indonesia. Diluar hal tersebut, kebebasan mengeluarkan pendapat dan menyampaikan aspirasi di masyarakat juga semakin meningkat. Para kaum tertindas mampu menyuarakan keluhan mereka di depan publik sehingga masalah-masalah yang selama ini terpendam dapat diketahui oleh publik. Pemerintah pun sangat mudah dikritik bila terlihat melakukan penyimpangan dan bisa diajukan ke pengadilan bila terbukti melakukan kesalahan dalam mengambil suatu kebijakan publik.

Jika diasumsikan bahwa pemilihan langsung akan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik, maka seharusnya dalam beberapa tahun ke depan Indonesia akan mengalami peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Namun sayangnya hal ini belum terjadi secara signifikan. Hal ini sebagai akibat masih terlalu kuatnya kelompok yang pro-KKN maupun anti perbaikan. Demokrasi di Indonesia masih berada pada masa transisi dimana berbagai prestasi sudah muncul dan diiringi ”prestasi” yang lain. Sebagai contoh, munculnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirasakan mampu menimbulkan efek jera para koruptor dengan dipenjarakannya beberapa koruptor.

Pelaksanaan Demokrasi di era Reformasi :

1) Perbedaan terletak pada aturan pelaksanaan dan praktek penyelenggaraan negara

2) Perubahan pelaksanaan demokrasi pada era reformasi nampak dalam hal - hal sebagai berikut
a. pemilihan umum lebih demokratis
b. partai politik lebih mandiri
c. pengaturan hak azasi manusia
d. lembaga demokrasi lebih berfungsi


Jawab 21 :
Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

1. Demokrasi Parlementer (1945 – 1959)

Kehidupan politik di Indonesia masa Demokrasi Parlementer ditandai dengan kekuasaan yang berat di parlemen (legislative heavy) sehingga mengakibatkan pemerintah tidak stabil. Akibat berikutnya program pemerintah tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan karena sering bergantinya yang bertugas melaksanakan pemerintahan.

Pada masa Demokrasi Parlementer kedudukan pemerintahan dan keberadaannya sangat bergantung pada dukungan DPR. Dengan kata lain DPR sangat kuat. Padahal perbedaan pendapat diantara anggota DPR yang notabennya berasal dari berbagai partai politik berlangsung sangat mendasar dan hal tersebut mempengaruhi jalannya pemerintahan.

2. Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)

Demokrasi terpimpin lahir sebagai reaksi dari keburukan praktek Demokrasi Parlementer. Keburukan praktek Demokrasi Parlementer memberikan keinsyafan, kesadaran, dan keyakinan yang kemudian mendorong lahirnya Demokrasi Terpimpin. Secara konsepsional demokrasi terpimpin berupaya mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Demokrasi terpimpin dalam praktek sebenarnya yang terjadi adalah demokrasi yang dipimpin oleh Pemimpin Besar Revolusioner, yaitu Ir. Soekarno (sebagai Presiden).

Pokok-pokok demokrasi terpimpin menurut Bung Karno tertanggal 22 April 1959 adalah sebagai berikut :

a. demokrasi terpimpin bukan diktator

b. demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia

c. demokrasi terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial

d. inti dari pada pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

e. oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun diharuskan dalam demokrasi terpimpin

3. Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru (1966 – 1998)

1) Demokrasi Pancasila bersumber pada pola pikir dan tata nilai sosial budaya Indonesia dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial

2) Demokrasi Pancasila tidak bertentangan dengan prinsip Demokrasi Konstitusional

3) Demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong-royong


4) Penyimpangan yang dilakukan ORDE BARU khususnya yang berkaitan dengan demokrasi Pancasila, yaitu :

a. penyelenggaraan Pemilu yang tidak jujur dan tidak adil

b. pengekangan kebebasan berpolitik bagi PNS

c. masih adanya intervensi pemerintah terhadap lembaga peradilan

d. kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat

e. sistem kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah

f. maraknya praktek KKN

g. menteri-menteri dan gubernur-gubernur diangkat menjadi anggota

MPR


4. Demokrasi Langsung pada Era Orde Reformasi (1998 – saat ini)

1) Perbedaan terletak pada aturan pelaksanaan dan praktek penyelenggaraan negara

2) Perubahan pelaksanaan demokrasi pada era reformasi nampak dalam hal :

a. pemilihan umum lebih demokratis

b. partai politik lebih mandiri

c. pengaturan hak azasi manusia

d. lembaga demokrasi lebih berfungsi


Jawaban 23 :
* Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Lama :
a. Demokrasi Liberal ( 1945 - 1959)
adalah sistem politik yang melindungi secara konstutional. hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.
29 Agustus 1945 Soekarno di Lantik sebagai Presiden RI yang pertaman.
Bersamaan dengan itu dibentuk juga KNIP yang bertugas sebagai membantu tugas presiden.
PAda masa ini terjadi pemberontakan PRRI, Permsesta, yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Konstitusi tidak berhasil menciptakan UUD sehinggan Negara dalam keadaan darurat. Untuk itu dikeluarkanlah Dekrit Presidel 5 Juli 1959.
Hal ini Menandakan Bahwa sistem Liberal tidak berhasil di terapkan untuk Indonesia karena tidak sesuai dengan Pandangan dan Kebribadian bangsa Indonesia.
b. Demokrasi Terpimpin ( 1959 - 1966 )
Dengan dikeluarkan dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka digantilah Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin. Pada SIstem demokrasi ini dikuasai olh 3 sistem politik yang besar yaitu SOekarno, PKI, dan Angkatan Darat.
Dalam Sistem demokrasi ini jika tidak terjadi mufakat dalam legislatif maka permasalahan itu di serahkan kepada Presiden sebagai pemimpin besar revolusi untuk dapat diputuskan dalam hal anggota DPR tidak mencapai mufakat. Jadi Intinya Rakyat ataupun Wakil rakyat tidak mempunyai peran penting dalam sistem demokrasi ini.
Pemerintahan Orde Lama runtuh setelah terjadinya pemberontakan G30SPKI pada tahun 1965 dengan diikuti krisis ekonomi yang cukup parah hingga dikeluarkanya Supersemar.
2. Orde Baru
berdasarkan pengalaman ORde lama, pemerintah orde baru berupayan menciptakan kestabitilasan politik dan Kemanan untuk menjalanka pemerintahanya. Namu Kenyataanya justru mengkeang kelompok2 kepentingan dan parpol lain yang menginginkan perubahan demokrasi dengan merangkul AD sebagai kekuatan birokrasidalam proses politik.
Media Massa dan Rakyat dalam keadaan takut untuk mengkritik kekuasaan pada waktu itu. AKibatnya pembangunan mental rakyat Indonesia menjadi merosot. Terjadilah KKN dan terjadilah pula Unjuk Rasa yang di dalangi oleh Politisi, Mahasiswa, Dosen, Praktisi, LSM.
Akibat itu rakyatbersatu untuk menuntut diadakan reformasi didalam segala Bidang rezim Orde BAru tidak mampu mempertahankan kekuasaanya.
3. Masa Reformasi - (1998 - Sekarang)
Dalam masa pemerintahan Habibie inilah muncul beberapa indicator kedemokrasian di Indonesia.Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan.
Kedua, diberlakunya system multi partai dalam pemilu tahun 1999.
Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformsi ini adalah demokresi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik tang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi perlementer tahun 1950-1959.Pertama, Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya.
Kedua, ritasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampi pada tingkat desa.
Ketiga, pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka.
Keempat, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kenenasan pers, dan sebagainya.


Jawab 24 :
Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja. Pada bulan 5 Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Presiden Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden.

Soekarno juga membubarkan Konstituante yang ditugasi untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, dan sebaliknya menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dengan semboyan "Kembali ke UUD' 45". Soekarno memperkuat tangan Angkatan Bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting.

PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa PKI mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara nasionalisme, agama Islam dan Komunisme yang dinamakan NASAKOM.

Era "Demokrasi Terpimpin", yaitu kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.

Pelajaran dari kegagalan Majlis Konstituante, kegagalan G.30 S PKI, kejatuhan orde Baru dan kegamangan reformasi adalah bahwa sebenarnya bangsa ini menginginkan konsistensi pada semangat proklamasi 45. Bung Karno membungkam demokrasi liberal dengan Dekrit 5 Juli 1959 untuk kembali kepada semangat 45. Sayang, karena terlalu lama duduk dalam kursi kepresidenan, Bung Karno terlena sehingga menerima jabatan Presiden Seumur Hidup (feodal), dan mengubah semangat 45 menjadi Demokrasi Terpimpin dan Nasakom.

Puncak dari penyimpangan itu adalah tragedi Gerakan 30 September PKI yang sekaligus memaksa Presiden Pertama RI turun dari kursi kepresidenan. Perilaku yang menyimpang dari fitrah proklamasi 45 biasa disebut sebagai orde lama.Suharto tampil dalam panggung sejarah me¬nyelamatkan negara dan bangsa, dengan semangat kembali ke Panca Sila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Karena orde Suharto mengkoreksi Orde lama, maka periode Presiden Suharto disebut Orde Baru.

Kehadiran Pak Harto sungguh dielu-elukan rakyat, tetapi sayang, beliau juga terlena hingga duduk di kursi kepresiden selama tujuh periode, dan kesalahan orde lama terulang, yaitu semangat Panca Sila dan UUD 45 dikalahkan oleh kekuasaan (feodal). Demokrasi yang diberi label Pancasila (Demokrasi Pancasila) mengubah demokrasi menjadi rekayasa demokrasi. Masa jabatan yang terlalu lama akhirnya diakhiri secara paksa oleh gerakan reformasi, Presiden Suharto meletakan jabatan ketika usia kabinet terakhir yang dibentuknya belum berusia seratus hari.

Krisis Jati Diri Era reformasi ditandai dengan semangat perubahan, mengubah paradigma orde baru dengan paradigma lebih baru yaitu reformasi, bukan revolusi. Dalam praktek semangat reformasi overload, sehingga perubahan yang mestinya dilakukan secara hati-hati dan sistematis berubah menjadi semangat menggusur semua hal yang berbau Suharto.

Dalam era reformasi hampir tidak ditemui seorangpun politikus besar yang berkapasitas negarawan, karena pada masa kepemimpinan Presiden Suharto yang berlangsung selama 30 tahun, setiap kali muncul tokoh yang berbakat negarawan, pasti tidak diberi kesempatan muncul ke panggung politik karena dipandang sebagai ancaman kemapanan. Tanpa panduan seorang negarawan yang berpandangan jauh, kebebasan selama era reformasi berubah menjadi anarki, anarki sosial, anarki politik dan anarki konstitusi.

Amandemen demi amandemen tidak berhasil memperbaiki tatanan kenegaraan, UU dan Tap MPR yang dikeluarkan oleh legislatif tidak memadai untuk menjadi panduan nasional, arah bangsa menjadi tidak jelas, kepemimpinan nasional cepat sekali berganti-ganti , hutang negara meningkat luar biasa, separatisme dan konflik horizontal terjadi dimana-mana, dan ketika negara lain sudah berhasil keluar dari krisis, Indonesia semakin terpuruk dalam berbagai krisis.

Perilaku anarkis yang meluas di hampir semua lapisan masyarakat mengindikasikan bahwa bangsa ini sedang mengidap krisis jati diri. Kembali ke Fitrah Jatidiri Proklamasi 45 Sebagaimana terjadi pada tahun 1959 dimana Bung Karno mengembalikan bangsa ini dalam panduan Panca Sila UUD 45 melalui Dekrit 5 Juli, dan pada tahun 1967 Pak Harto mengumandangkan semangat kembali kepada Panca Sila dan UUD 45 secara murni dan konsekwen, semangat ingin kembali ke fitrah prok¬lamasi 45 kembali muncul di tengah hiruk-pikuk reformasi sekarang ini.

Otokritik yang harus kita lakukan ialah bahwa setiap kali pihak yang sedang berkuasa digugat melakukan suatu penyimpangan, tak lama setelah yang menggugat menduduki kursi kekuasaan, ia sudah melakukan hal yang sama dengan pendahulunya. Semua Presiden kita diturunkan sebagai pecundang oleh MPR.

Lembaga tertinggi negara ini dalam kurun waktu tiga dasawarsa secara berturut-turut telah mengeluarkan TAP yang secara emosionil menjatuhkan Presiden Pertama, menjatuhkan Presiden Kedua, secara emosional menolak LPJ Presiden ke tiga, secara emosional mengangkat Presiden ke empat dan hanya berselang tahun secara emosional memecat Presiden yang baru diangkatnya. Akibatnya kini bangsa ini gamang menghadapi masa depan. Legislatif yang terlalu berkuasa (feodal) tak kalah mengerikannya dibanding dengan kefeodalan eksekutif.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi yang diberi tugas mengkoreksi produk-produk legislatif dapat dipandang sebagai kesadaran untuk kembali kepada fitrah proklamasi 45, yakni memikirkan secara jernih masa depan bangsa tanpa dibebani kepentingan golongan dan individu, seperti yang dilakukan oleh faunding fathers negara kita pada tahun 1945.

Pada Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998. Gerakan mahasiswa dan Rakyat pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya . Pergantian dilanjutkan ke Habibie, K H. Abdurrahman Wahid, Megawati, dan pada saat terakhir ini masa kepemimpinan Soesila Bambang Yudhoyono, pemerintahan diuji kembali.

Jawaban 25 :
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa:

DEMOKRASI ORDE LAMA / LIBERAL (1945 – 1959)

Setelah kemerdekaan RI, Ir. Soekarno menjadi ketua PPKI dan dipercaya menjadi Presiden RI. Bersama dengan itu dibentuk pula Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Namun kebebasan dan kemerdekaan di dalam KNIP justru mengusung pemerintah RI kepada system parlementer untuk mengindari kekuasaan Presiden yang terpusat. 3 November 1945, dikeluarkan maklumat untuk kebebasan membentuk banyak partai sebagai persiapan pemilu pada Juni 1946. Hal ini menandakan bahwa system demokrasi liberal tidak berhasil dilaksanakan di Indonesia, karena tidak sesuai dengan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia.

DEMOKRASI TERPIMPIN (1959 – 1966)

Dengan dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka demokrasi liberal diganti dengan demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi terpimpin, apabila tidak terjadi mufakat dalam siding legislatif, maka permasalahan itu diserahkan kepada Presiden untuk dapat diputuskan dalam hal DPR. Jadi rakyat dan wakil rakyat tidak mempunyai peranan penting dalam demokrasi terpimpin. Kemudian demokrasi terpimpin jatuh setelah terjadinya peristiwa G30SPKI pada tahun 1965 dan diikuti dengan krisis ekonomi yang cukup parah hingga dikeluarkan SUPERSEMAR (Surat Perintah Sebelas Maret).

DEMOKRASI ORDE BARU / PANCASILA (1966 – 1998)

Demokrasi yang dijiwai dari sila – sila Pancasila, namun tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh rakyat RI:
• Mengabaikan eksistensi dan peran Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana tidak merasa dikontrol oleh Tuhan. Para pemimpin, terutama presiden tabu untuk dikritik, apalagi dipersalahkan. Ini bermakna menempatkan dirinya dalam posisi Tuhan yang selalu harus dimuliakan dan dilaksanakan segala titahnya serta memegang kekuasaan yang absolut
• Tidak manusiawi, tidak adil dan tidak beradab, dengan fakta eksistensi nyawa, darah, harkat dan martabat manusia lebih rendah dari nilai-nilai kebendaan.
• Tidak ada keadilan hukum, ekonomi, politik dan penegakan HAM.
• Pemilu rutin lima tahuna, tetapi sekedar ritual demokrasi. Dimana dalam prakteknya diberlakukan sistem Kepartaian Hegemonik, yakni pemilu diikuti oleh beberapa partai politik, tetapi yang harus dimenagkan, dengan menempuh berbagai cara,intimidasi, teror, ancaman danuanga, hanya satu partai politik.
Akibat dari tuntutan massa pada saat itu untuk diadakan reformasi di dalam segala aspek, sementara rezim orde baru tidak mampu mempertahankan kekuasaannya. Pada akhirnya terpaksa Soeharto mundur dari kekuasaannya dan dilimpahkan kepada B.J. Habibie.

DEMOKRASI REFORMASI (1998 – SEKARANG)

Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya . Pergantian dilanjutkan ke Habibie, KH. Abdurrahman Wahid, Megawati, dan pada saat terakhir ini masa kepemimpinan Soesila Bambang Yudhoyono, pemerintahan diuji kembali.


Jawab 26 :
1. demokrasi parlementer.Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat yang bertugas untuk membantu presiden.Kelemahan sistem ini adalah suara parlemen seolah-olah menjadi yang terkuat,padahal parlemen terdiri dari banyak anggota yang berasal dari banyak partai (pemilu 1955 diikuti oleh 29 parpol).
2. demokrasi terpimpin.Terlahir untuk memperbaiki dan menyempurnakan banyak sekali kekurangan dari sistem demokrasi parlementer.Pada sistem ini apabila suatu keputusan tidak dapat diambil oleh parlemen,maka Presidenlah yang akan memberikan keputusan (Presiden dianggap sebagai pemimpin tertinggi,tetapi bukan diktator).Keadaan ini dipergunakan PKI untuk melaksanakan konsep NASAKOM (Nasionalis,Agama,Komunis) yang dibuat oleh Ir.Soekarno sebagai mandat mereka.Supersemar (Surat Perintah 11 Maret) dikeluarkan karena terjadi krisis ekonomi,dan mengawali tumbangnya kekuasaan Presiden Soekarno.
3. demokrasi Orde Baru.Orde Baru mau tidak mau selalu diidentikkan dengan Presiden Soeharto.Salah satu Jenderal Besar yang sukses membangun Indonesia dengan Sistem Pembangunannya.Pada masa inilah tingkat perekonomian Indonesia mengalami fase tinggal landas,tetapi pada masa pulalah praktek KKN (Korupsi,Kolusi,Nepotisme) semakin merajalela sehingga memaksa masyarakat untuk meminta perubahan (reformasi).Presiden Soeharto melepaskan jabatannya sebagai Presiden RI,lahirlah masa reformasi.
4. demokrasi reformasi.Reformasi di Indonesia terjadi diawali dengan banyaknya kekacauan/gangguan keamanan (chaos),seperti perusakan,penjarahan,yang terjadi karena krisis keuangan yang sangat parah.Jatuhnya nilai rupiah terhadap mata uang asing,menjadikan daya beli masyarakat sangat jauh berkurang.Nyatanya belum ada perubahan signifikan pada sistem demokrasi reformasi.Suara/aspirasi rakyat mungkin bisa lebih cepat dimengerti oleh para wakil rakyat,tetapi tetap saja perpolitikan Indonesia selalu diwarnai oleh kepentingan beberapa partai politik.Negarapun sudah menyatakan perang terhadap korupsi,jadi kita lihat saja sampai dimana upaya pemerintah untuk menjalankannya.

Jawab 27 :
1. demokrasi parlementer.Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat yang bertugas untuk membantu presiden.Kelemahan sistem ini adalah suara parlemen seolah-olah menjadi yang terkuat,padahal parlemen terdiri dari banyak anggota yang berasal dari banyak partai (pemilu 1955 diikuti oleh 29 parpol).
2. demokrasi terpimpin.Terlahir untuk memperbaiki dan menyempurnakan banyak sekali kekurangan dari sistem demokrasi parlementer.Pada sistem ini apabila suatu keputusan tidak dapat diambil oleh parlemen,maka Presidenlah yang akan memberikan keputusan (Presiden dianggap sebagai pemimpin tertinggi,tetapi bukan diktator).Keadaan ini dipergunakan PKI untuk melaksanakan konsep NASAKOM (Nasionalis,Agama,Komunis) yang dibuat oleh Ir.Soekarno sebagai mandat mereka.Supersemar (Surat Perintah 11 Maret) dikeluarkan karena terjadi krisis ekonomi,dan mengawali tumbangnya kekuasaan Presiden Soekarno.
3. demokrasi Orde Baru.Orde Baru mau tidak mau selalu diidentikkan dengan Presiden Soeharto.Salah satu Jenderal Besar yang sukses membangun Indonesia dengan Sistem Pembangunannya.Pada masa inilah tingkat perekonomian Indonesia mengalami fase tinggal landas,tetapi pada masa pulalah praktek KKN (Korupsi,Kolusi,Nepotisme) semakin merajalela sehingga memaksa masyarakat untuk meminta perubahan (reformasi).Presiden Soeharto melepaskan jabatannya sebagai Presiden RI,lahirlah masa reformasi.
4. demokrasi reformasi.Reformasi di Indonesia terjadi diawali dengan banyaknya kekacauan/gangguan keamanan (chaos),seperti perusakan,penjarahan,yang terjadi karena krisis keuangan yang sangat parah.Jatuhnya nilai rupiah terhadap mata uang asing,menjadikan daya beli masyarakat sangat jauh berkurang.Nyatanya belum ada perubahan signifikan pada sistem demokrasi reformasi.Suara/aspirasi rakyat mungkin bisa lebih cepat dimengerti oleh para wakil rakyat,tetapi tetap saja perpolitikan Indonesia selalu diwarnai oleh kepentingan beberapa partai politik.Negarapun sudah menyatakan perang terhadap korupsi,jadi kita lihat saja sampai dimana upaya pemerintah untuk menjalankannya.


Jawab 28 :
ejak dahulu semenjak pertama dilaksanakan sistem demokrasi di Indonesia menurut saya kebobrokan sistem demokrasi atau Kekuatan Demokrasi yang hancur berada di tangan perusak dan koruptor.Orang yang jujur dan mampu jarang terpilih di dalam demokrasi.untuk itu marilah kita bersama simak hasil penelusuran saya sehingga dapat mendeskripsikan mengenai sejarah demokrasi dari masa kemasa hingga sekarang adalah sebagai berikut

Bissmillahirahmaanirrahiiiim

Assalammu allaikum wr.wbr.

ORDE LAMA

Demokrasi Liberal (1945-1959)



17 Agustus 1945 (Setelah Kemerdekaan Indonesia), Ir. Soekarno yang menjadi Ketua PPKI dipercaya menjadi Presiden Republik Indonesia.29 Agustus 1945, Ir. Soekarno dilantik oleh Kasman Singodimedjo.Bersamaan dengan itu, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Badan ini bertujuan untuk membantu tugas Presiden. Hasilnya antara lain :

1 Terbentuknya 12 departemen kenegaraan dalam pemerintahan yang baru.

2) Pembagian wilayah pemerintahan RI menjadi 8 provinsiyang masing-masing terdiri dari beberapa karesidenan.Namun, kebebasandan kemerdekaan berdemokrasi di dalam KNIP justru mengusung pemerintah RI kepada sistem parlementer untuk menghindari kekuasaan Presiden yang terpusat.7 Oktober 1945 lahir memorandum yang ditandatangani oleh 50 orang dari 150 orang anggota KNIP. Isinya antara lain :

· Mendesak Presiden untuk segera membentuk MPR.

· Meminta kepada Presiden agar anggota-anggota KNIP turut berwenang melakukan fungsi dan tugas MPR, sebelum badan tersebut terbentuk.

16 Oktober 1945 keluar Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945 yang isinya :

Bahwa komite nasional pusat, sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN, serta menyetujui bahwa pekerjaan komite-komite pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab kepada komite nasional pusat.”3 November 1945, keluar maklumat untuk kebebasan membentuk banyak partai atau multipartai sebagai persiapan pemilu yang akan diselenggarakan bulan Juni 1946.14 November 1945 terbentuk susunan kabinet berdasarkan sistem parlementer (Demokrasi Liberal). Sejak berlakunya UUDS1950 pada 17 Agustus 1950 dengan sistem demokrasi liberal selama 9 tahun tidak menunjukkan adanya hasil yang sesuai harapan rakyat.Bahkan, muncul disintegrasi bangsa. Antara lain :

· Pemberontakan PRRI, Permesta, atau DI/TII yang ingin melepaskan diri dari NKRI.

· Konstituante tidak berhasil menetapkan UUD sehingga negara benar-benar dalam keadaan darurat.



Untuk mengatasi hal tsb dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.Hal ini menandakan bahwa Sistem demokrasi liberal tidak berhasil dilaksanakan di Indonesia, karena tidak sesuai dengan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia.



Demokrasi terpimpin (1959-1966)

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka demokrasi liberaldiganti dengan demokrasi terpimpin.Situasi politik pada masa demokrasi terpimpin diwarnai tiga kekuatan politik utama yaitu Soekarno, PKI, dan angkatan darat. Ketiga kekuatan tersebut saling merangkul satu sama lain.Terutama PKI membutuhkan Soekarno untuk menghadapi angkatan darat yang menyainginya dan meminta perlindungan.Begitu juga angkatan darat,membutuhkan Soekarno untuk legitimasi keterlibatannya di dunia politik.Dalam demokrasi terpimpin, apabila tidak terjadi mufakat dl sidang legislatif, maka permasalahan itu diserahkan kepada presiden sebagai pemimpin besar revolusi untuk dapat diputuskan dalam hal anggota DPR tidak mencapai mufakat (sesuai Peraturan Tata Tertib Peraturan Presiden).Jadi, rakyat maupun wakil rakyat tidak memiliki peranan penting dalam Demokrasi Terpimpin.

Akhirnya

Pemerintahan Orde Lama beserta Demokrasi terpimpinnya jatuh setelah terjadinya Peristiwa G30S / PKI pada tahun 1965 dengan diikuti krisis ekonomi yang cukup parah hingga dikeluarkannya Supersemar (Surat perintah sebelas Maret).

Demokrasi pancasila

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berKetuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

ORDE BARU (1966-1998)

Berdasarkan pengalaman Orde Lama, pemerintahan Orde Baru berupaya menciptakan stabilitas politik dan keamanan untuk menjalankan pemerintahannya.Namun kenyataannya justru mengekang kelompok-kelompok kepentingan dan parpol lain yang menginginkan perubahan demokrasi dg merangkul AD sbg kekuatan birokrasi dl proses politik.Media massa dan rakyat dibayang-bayangi ketakutan apabila ingin membeberkan berita, kritik, ungkapan realistis di masyarakat kecuali mendapat izin dari pemerintah.Akibatnya, pembangunan mental bangsa semakin merosot.Dengan timbulnya KKN (Korupsi,Kolusi,Nepotisme)kepercayaan rakyat terhadap pemerintah hilang, unjuk rasa yang dipelopori oleh mahasiswa, pelajar, dosen, praktisi, LSM dan para politisi.Terlebih dengan krisis ekonomi yang hampir terjadi di seluruh dunia.Pada masa Orde Baru, krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai terasa pada pertengahan 1977. Hal ini menyebabkan :

· Menurunkan legitimasi pemerintahan Orde Baru.

· Mendorong meluasnya gerakan massa untuk menuntut perubahan tata pemerintahan

ORDE REPORMASI (1998-SEKARANG)

Pada masa ini, Kepemimpinan rezim B. J. Habibie tidak ada legitimasi dan tida mendapat dukungan sosial politik dari sebagian besar masyarakat.Akibatnya B. J. Habibie tidak mampu mempertahankan kekuasaannya.Kemudian, melalui pemilu presiden yang ke-4 K. H. Abdurrahman Wahid terpilih secara demokratis di parlemen sebagai Presiden RI.Akan tetapi, karena K. H. Abdurrahman Wahid membuat beberapa kebijakan yang kurang sejalan dengan proses demokratisasi itu sendiri, maka pemerintahan sipil K. H. Abdurrahman Wahid terpaksa tersingkir dengan melalui proses yang cukup panjang serta melelahkan di parlemen.

Transisi menuju demokratisasi beralih dari K. H. Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarnoputri melalui pemilihan secara demokratis di parlemen.Proses pemerintahan demokrasi pada masa Megawati Soekarnoputri masih cukup sulit untuk dievaluasi dan diketahui secara optimal. Akibatnya, ketidakpuasaan akan pelaksanaan pemerintahan dirasakan kembali oleh rakyat dan hampir terjadi krisis kepemimpinan.Rakyat merasa bahwa siapa yang berkuasa di pemerintahan hanya ingin mencari keuntungan semata, bukan untuk kepentingan rakyat.

Pada kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono, pemerintahan diuji kembali.

Yang jadi pertanyaan apakah dengan kepemimpinan yang sekarang berjalan sistem demokrasi akan berjalan dengan lebih baik seperti janji-janji pada waktu kampanye .tapi sekarang buktinya yang berkuasa tetap saja menjadi pemenang dan saya sendiri menganjurkan kepada kita semua sebagai generasi penerus bangsa bahwa dengan jiwa yang sehat terdapat jiwa yang kuat dan bersikaplah sebagai jiwa pemimpin bukan sebagai pecundang yang haus akan kekuasaan semata

Dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat


Jawab 29 :
Orde Lama
Demokrasi Liberal (1945-1959)
Pada tanggal 17 Agustus 1945 (setelah kemerdekaan Indonesia), Ir. Soekarno yang pada saat itu menjadi Ketua PPKI dipercaya menjadi Presiden Republik Indonesia, dan pd tanggal 29 Agustus 1945, Ir. Soekarno dilantik oleh Kasman Singodimedjo. Dan kemudian dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Badan ini bertujuan untuk membantu tugas Presiden. Namun, kebebasandan kemerdekaan berdemokrasi di dalam KNIP justru mengusung pemerintah RI kepada sistem parlementer untuk menghindari kekuasaan Presiden yang terpusat.

Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka demokrasi liberaldiganti dengan demokrasi terpimpin. Situasi politik pada masa demokrasi terpimpin diwarnai tiga kekuatan politik utama yaitu Soekarno, PKI, dan angkatan darat. Ketiga kekuatan tersebut saling merangkul satu sama lain. Dalam demokrasi terpimpin, apabila tidak terjadi mufakat dl sidang legislatif, maka permasalahan itu diserahkan kepada presiden sebagai pemimpin besar revolusi untuk dapat diputuskan dalam hal anggota DPR tidak mencapai mufakat (sesuai Peraturan Tata Tertib Peraturan Presiden).Jadi, rakyat maupun wakil rakyat tidak memiliki peranan penting dalam Demokrasi Terpimpin. Pemerintahan Orde Lama beserta Demokrasi terpimpinnya jatuh setelah terjadinya Peristiwa G30S / PKI pada tahun 1965 dengan diikuti krisis ekonomi yang cukup parah hingga dikeluarkannya Supersemar (Surat perintah sebelas Maret).

Orde Baru
Pemerintahan Orde Baru berupaya menciptakan stabilitas politik dan keamanan untuk menjalankan pemerintahannya. Namun kenyataannya justru mengekang kelompok-kelompok kepentingan dan parpol lain yang menginginkan perubahan demokrasi dengan merangkul AD sebagai kekuatan birokrasi di proses politik. Media massa dan rakyat dibayang-bayangi ketakutan apabila ingin membeberkan berita, kritik, ungkapan realistis di masyarakat kecuali mendapat izin dari pemerintah.
Karena hal tsb. pembangunan mental bangsa semakin merosot, timbulnya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), kepercayaan rakyat terhadap pemerintah hilang, unjuk rasa yang dipelopori oleh mahasiswa, pelajar, dosen, praktisi, LSM dan para politi. Maka adanya tuntutan massa untuk diadakan reformasi di dalam segala bidang, rezim Orde Baru tidak mampu mempertahankan kekuasaannya. Dan terpaksa Soeharto mundur dari kekuasaannya dan kekuasaannya dilimpahkan kepada B. J. Habibie

Masa Reformasi (1998-sekarang)
Pada masa kepemimpinan rezim B. J. Habibie tidak ada legitimasi dan tida mendapat dukungan sosial politik dari sebagian besar masyarakat. Akibatnya B. J. Habibie tidak mampu mempertahankan kepemimpinannya. Pada masa kepemimpinan K. H. Abdurrahman Wahid terpilih secara demokratis di parlemen sebagai Presiden RI. Akan tetapi, karena K. H. Abdurrahman Wahid membuat beberapa kebijakan yang kurang sejalan dengan proses demokratisasi itu sendiri, maka pemerintahan sipil K. H. Abdurrahman Wahid terpaksa tersingkir dengan melalui proses yang cukup panjang serta melelahkan di parlemen.
Dengan transisi menuju demokratisasi beralih dari K. H. Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarnoputri melalui pemilihan secara demokratis di parlemen. Proses pemerintahan demokrasi pada masa Megawati Soekarnoputri pun masih cukup sulit untuk dievaluasi dan diketahui secara optimal. Akibatnya, ketidakpuasaan akan pelaksanaan pemerintahan dirasakan kembali oleh rakyat dan hampir terjadi krisis kepemimpinan. Rakyat merasa bahwa siapa yang berkuasa di pemerintahan hanya ingin mencari keuntungan semata, bukan untuk kepentingan rakyat.
Dan pada pemerintahan SBY pun, rakyat Indonesia masih menunggu dan melihat apakah kepemimpinan Indonesia di bawah SBY ini dapat membawa perubahan pada negara ini menuju arah yang lebih baik untuk rakyat.
Tanggapan


JAwab 30 :
1. demokrasi pada masa orde lama (1945-1959)

berawal dengan pengangkatan Ir. Soekarno dari ketua PPKI menjadi Presiden Republik Indonesia
dilengkapi dengan KNIP sebagai dewan pembantu Presiden. hasil kolaborasi tersebut adalah
pembentukan departemen2 dlam pemerintahan dan pembagian wilayah Ri menjadi 8 bagian.

KNIP sendiri akhirnya membawa sistem demokrasi baru yaitu demikrasi parlementer untuk menghindari
kekuasaan absolut dari Presiden RI pada saat itu sehingga terbentuklah dewan konstitusi MPR dengan
kabinet2 yang menjabat.

Akan tetapi, fungsi dewan konstitusi tersebut tidaklah sejalan dengan harapan rakyat, dimulai dengan
kegagalan membuat UUD sampai kepada disintegrasi bangsa dengan munculnya pemberontakan2.

Sehingga sistem demokrasi liberal ini dianggap tidak sesuai dengan keinginan rakyat dengan kegagalan
yang ada, maka keluarlah dekrit presiden 5 juli 1959.


2. demokrasi terpimpin (1959-1966)

terlahir karena isi dekrit presiden 5 juli 1959, sistem demokrasi ini menempatkan presiden sebagai
puncak kekuasaan tertinggi melebihi dewan perwakilan rakyat. masa ini diwarnai dengan 3 kekuatan
yakni Ir. Soekarno, Angkatan Darat dan PKI.

terjadinya krisis nasional dan terjadinya pemberontakan G30S-PKI, berakhirlah sistem demokrasi
terpimpin ini seiring dengan keluarnya supersemar (surat perintah sebelas maret)


3. demokrasi orde baru/pancasila (1966-1998)

pada awalnya merupakan wacana yang baik dengan mengangkat pancasila sebagai pedoman yang secara arti
akan mensejahterakan seluruh bangsa, akan tetapi pada aplikasinya, pemerintah justru mengekang
bentuk-bentuk partai sampai media. sehingga expose terhadap kasus2 yang terjadi dipemerintahan tidak
diketahui oleh publik sehingga berkembanglah praktek KKN didalam institusi pemerintah.

Ditambah lagi dengan krisis ekonomi, maka masyarakat terutama mahasiswa menginginkan adanya reformasi
yang pada akhirnya meruntuhkan kekuasaan orde baru


4. demokrasi masa reformasi (1998-sekarang)

setelah runtuhnya kekuasaan orde baru, maka sistem demokrasi Indonesia berubah. berdasarkan pengalaman
dari sistem-sistem sebelumnya, demokrasi pada masa reformasi ini sangat mengetengahkan peranan media
sebagai pengawas pemerintahan. akan tetapi dalam aplikasinya, terdapat dugaan-dugaan bahwa saat ini,
media-media tersebut malah ditunggangi oleh kelompok politik itu sendiri.

Tanggapan


Jawab 32 :
Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno.
Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Sukarno.
Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden.

Demokrasi masa orde lama, Demokrasi terpimpin (1959-1968) adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja. Era "Demokrasi Terpimpin", yaitu kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.

Demokrasi pada masa orde baru (demokrasi pancasila), Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan Orde Lama Soekarno.
Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

Dan pada era reformasi, demokrasi dikenal dengan Era Pasca Soeharto atau Era Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie.
Contoh-Contoh Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada era Reformasi:
Melaksanakan kampanye terbuka pada tahun 2009, Semua golongan bisa menjadi caleg, Demonstrasi atau unjuk rasa diperbolehkan, Pemilihan kepala daerah secara langsung, Kebebasan pers.
Tanggapan


Jawab 33:
Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno.
Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Sukarno.
Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden.

Demokrasi masa orde lama, Demokrasi terpimpin (1959-1968) adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja. Era "Demokrasi Terpimpin", yaitu kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.

Demokrasi pada masa orde baru (demokrasi pancasila), Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan Orde Lama Soekarno.
Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

Dan pada era reformasi, demokrasi dikenal dengan Era Pasca Soeharto atau Era Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie.
Contoh-Contoh Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada era Reformasi:
Melaksanakan kampanye terbuka pada tahun 2009, Semua golongan bisa menjadi caleg, Demonstrasi atau unjuk rasa diperbolehkan, Pemilihan kepala daerah secara langsung, Kebebasan pers.
Tanggapan


Jawab 34 :
Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Mulai dari yang pertama :
*Demokrasi Masa orde lama / Parlementer
Setelah kemerdekaan RI Ir.Soekarna yang menjadi ketua PPKI dipercaya menjadi presiden RI,bersamaan itu dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat / KNIP yang bertujuan membantu tugas presiden.Namun kebebasan dan kemerdekaan berdemokrasi di dalam KNIP justru mengusung pemerintah RI kepada sistem parlementer untuk menghindari kekuasaan presiden yang terpusat.Munculah memorandum agar presiden segera membentuk MPR.Pada masa ini kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil,sehingga program tidak dpt terlaksana dengan baik.Salah satu penyebabnya yaitu,sering bergantinyapemerintah yg bertugas sebagai pelaksana pemerintah.itu karna kedudukan negara berada dibawah DPR,dengan kata lain DPR sangat kuat.
*Demokrasi Terpimpin
Pada Demokrasi ini keluarlah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.Dilihat dari Namanya saja sudah jelas bahwa demokrasi tepimpin yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemikirannya saja.Demokrasi ini lahir atas keinsyafan,kesadaran dan keyakinan terhadap keburukan oleh praktik Demokrasi Parlementer.Pada situasi ini diwarnai 3 kekuatan yaitu,Soekarno,PKI dan Angkatan Darat.Krna ketiga kekuatan itulah,demokrasi terpimpin jatuh setelah terjadinya peristiwa G30S PKI 1965 dengan diikuti krisis ekonomi yang cukup parah hingga dikeluarkannya SUPERSEMAR.
*Demokrasi Masa Orde Baru / Pancasila
Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh 5 sila dalm pancasila.
berdasarkan pengalaman orde lama pemerintah orde baru berusaha menciptakan stabilitas poloitk dan keamanan pemerintahannya.Media massa dibayangi ketakutan jika menyampaikan kritik / saran kecuali dapat izin dari pemerintah,akibatnya pembangunan mental bangsa semakin merosot,dengan timbulnya KKN kepercayaan rakyat hilang terhadap pemerintah,dan banyaknya unjuk rasa.Terlebih dengan krisis terjadi seluruh dunia akibatnya ada tuntutan massa untuk bereformasi dalam segala bidang, dan akhirnya rezim orde baru tidak dapat bertahan ( suhrto lengser )
*Demokrasi Reformasi
Pada masa ini rezim BJ Habibie.tidak mendapat dukungan penuh dan ikut turun juga,kemudian melalui PEMILU terpilihlah KH.Abdurahman Wahid,tetapi ia membuat beberapa kebijakan tidak sejalan dengan proses demokratis itu,sehingga ia turun juga dengan proses yang cukup panjang di parlemen.Transisi menuju demokratis beralih dari KH.A.Wahid ke Megawati,proses pemerintahan ini pun sulit untuk di evaluasi,ketidakpuasan akhirnya dirasakan kembali.Rakyat merasa siapa yang berkuasa dipemrintahan hanya semata mencari keuntungan,hingga akirnya SBY terpilih pada PEMILU berikutnya.Dan sekarangpun ia dicoba juga.